PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono mendorong pemerintah daerah untuk segera menerapkan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar utama bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalteng.
“Penguatan tata kelola pemerintahan mencakup berbagai aspek krusial. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama,” ucapnya, Minggu (29/3/2026).
Ia menegaskan, bahwa tata kelola yang kuat bukan sekadar slogan belaka, melainkan kebutuhan fundamental yang harus diprioritaskan untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng secara menyeluruh.
Purdiono juga menjelaskan, bahwa sistem pemerintahan yang baik akan menciptakan iklim kondusif yang mendukung masuknya investasi, mempercepat pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.
Tak hanya itu, supremasi hukum juga disebut sebagai pilar penting dalam good governance. Menurutnya, penerapan supremasi hukum akan memastikan setiap pejabat tunduk pada peraturan yang berlaku dan membantu meminimalisir praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Efisiensi dan efektivitas birokrasi juga penting, untuk memastikan pelayanan publik prima dan meminimalisir pemborosan sumber daya,” ungkapnya.
Purdiono menambahkan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang memadai juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya tersebut, termasuk penerapan sistem digitalisasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Hal ini dipercaya dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
“Dengan komitmen bersama, diharapkan good governance dapat segera terwujud di Kalteng, membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (rdi)
