PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat sedikitnya 30 ribu aduan masyarakat telah masuk melalui kanal resmi humabetang.id hingga, Rabu (25/2/2026).
Aduan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi dan validasi calon penerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) agar program benar-benar tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana mengatakan, partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memperbarui data penerima bantuan secara real time.
“Per hari ini saja sudah 30 ribu aduan yang masuk. Ini akan sangat memudahkan kita untuk validasi dan pemutakhiran data dikemudian hari,” ujarnya.
Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat mengajukan diri maupun merekomendasikan warga lain yang dinilai layak menerima bantuan. Setiap aduan wajib melampirkan KTP, Kartu Keluarga, foto rumah serta gambaran kondisi ekonomi untuk memudahkan proses pengolahan dan verifikasi data.
Menurut Rangga, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Sistem pengaduan berbasis digital ini juga membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan dan pemutakhiran data.
Selain jalur online, pemerintah juga melakukan pendataan secara offline dengan melibatkan 1.432 relawan yang tersebar di desa dan kelurahan. Relawan bertugas, melakukan verifikasi lapangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi digital.
Pemprov Kalteng menegaskan, proses verifikasi dan validasi akan terus dilakukan secara berkala. Dengan tingginya antusiasme masyarakat dan dukungan relawan di lapangan, pemerintah optimistis program KHBS dapat berjalan lebih transparan, akuntabel dan tepat sasaran. (ifa/abe)












