Utama

Dugaan Malapraktik IUD Pascasalin di RSUD Doris

487
×

Dugaan Malapraktik IUD Pascasalin di RSUD Doris

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI. Dugaan Malapraktik IUD Pascasalin di RSUD Doris
  • Penetapan Ada atau Tidak Malapraktik Bukan Kewenangan Rumah Sakit
  • Direktur RSDS Minta Dibuktikan Sesuai Aturan

PALANGKA RAYA – Dugaan malapraktik medis mencuat di RSUD dr Doris Sylvanus (RSDS) Palangka Raya. Seorang pasien bernama Remita Yanti diduga mengalami komplikasi serius akibat pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim atau intrauterine device (IUD) yang disebut menembus dinding rahim hingga menempel pada usus.

Ketua Tim Kuasa Hukum Remita dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) Suriansyah Halim menjelaskan, peristiwa tersebut bermula pada November 2025. Saat itu, kliennya menjalani operasi caesar untuk kelahiran anak kedua di RSUD Doris Sylvanus.

Menurut Suriansyah, pemasangan IUD diduga dilakukan tanpa persetujuan tertulis (informed consent) dari pasien maupun suaminya. Meski demikian, karena alat tersebut telah terlanjur dipasang, kliennya tidak langsung melakukan tindakan lanjutan.

“Setelah pulang ke rumah dan memasuki masa nifas, klien kami mengalami nyeri hebat di perut bekas operasi sesar dan pendarahan yang tidak kunjung berhenti meski sudah lebih dari 40 hari,” ujar Suriansyah.

Karena kondisi tersebut, Remita memeriksakan diri ke Rumah Sakit Yasmin. Berdasarkan pemeriksaan dokter setempat, keluhan pasien diduga berkaitan dengan posisi IUD yang tidak normal. Dokter pun menyarankan agar alat kontrasepsi tersebut dilepas.

Namun upaya pelepasan tidak dapat dilakukan karena IUD disebut terpasang terlalu dalam. Pasien akhirnya dirujuk kembali ke RSUD dr Doris Sylvanus. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, pihak keluarga mendapat informasi bahwa IUD tersebut telah menembus dinding rahim hingga menempel pada usus.

“Kondisinya sudah parah. Bahkan harus dilakukan operasi pemotongan usus yang rusak. Informasi dari klien kami, operasi pertama gagal dan dilakukan operasi kedua,” jelasnya.

Suriansyah menilai, dugaan malapraktik mengarah pada pemasangan IUD yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Terutama karena dilakukan saat kondisi rahim belum kembali normal pascamelahirkan. Ia juga menyebut kondisi kliennya terus melemah selama hampir tiga pekan menjalani perawatan.

“Sudah hari ke-19 dirawat. Beberapa hari terakhir klien kami menggigil. Tidak bisa duduk. Bahkan sempat mengeluh nyeri di dada hingga ke tulang belakang. Anehnya, dokter justru sempat menyarankan untuk dipulangkan,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr Doris Sylvanus Suyuti Syamul menegaskan, penetapan ada atau tidaknya malapraktik bukan kewenangan rumah sakit (RS), melainkan lembaga yang berwenang.

“Untuk menyebut malapraktik atau bukan, itu ada lembaganya. Tidak bisa disimpulkan sepihak,” ujarnya saat dikonfirmasi Radar Kalteng, Minggu (8/2/2026).

Terkait tudingan pemasangan IUD tanpa persetujuan pasien, Suyuti menyatakan hal tersebut tidak mungkin dilakukan begitu saja. Menurutnya, persetujuan tindakan medis tidak selalu harus berbentuk tertulis.

“IUD tidak mungkin dipasang tanpa persetujuan. Persetujuan bisa diberikan secara lisan, minimal oleh pihak keluarga,” tegasnya.

Ia juga menanggapi soal rencana pemulangan pasien. Menurutnya, keputusan memulangkan pasien bukan semata-mata karena pasien telah sembuh, melainkan berdasarkan pertimbangan profesional dokter yang menangani. “Dokter punya pertimbangan medis tersendiri kapan pasien boleh pulang,” katanya.

Terkait rencana kuasa hukum untuk bertemu manajemen rumah sakit, Suyuti menyatakan pihaknya terbuka, namun meminta agar pertemuan tidak dilakukan secara mendadak. “Silakan saja kalau penasihat hukumnya mau datang, tapi jangan mendadak. Pekerjaan saya bukan hanya menunggu tamu,” tegasnya.

Suyuti juga menegaskan bahwa tudingan malapraktik harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan lembaga yang berwenang. “Prinsipnya, siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Kalau ada yang menuduh terjadi malapraktik, silakan dibuktikan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ifa/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *