PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Nyelong Inga Simon menegaskan, bahwa perjuangan atas hak-hak perempuan dan kesetaraan gender bukan sekadar isu keadilan sosial semata, melainkan menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Kalimantan Tengah.
Ia menyoroti, pentingnya upaya meruntuhkan hambatan struktural yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan di dunia kerja. Nyelong mendorong Pemerintah Daerah dan sektor swasta, untuk bersama-sama membangun ekosistem kerja yang inklusif serta bebas dari diskriminasi.
Ia juga menekankan, perlunya pemberian kesempatan yang setara bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis atau jabatan kepemimpinan puncak.
“Tidak boleh ada sekat yang membatasi akses perempuan menuju posisi manajemen puncak. Partisipasi aktif perempuan di level pengambilan keputusan akan memberikan kontribusi signifikan bagi percepatan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah,” ucapnya, Selasa (3/2/2026).
Sebagai Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN), Nyelong I Simon membawa misi besar, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan lokal melalui tiga pilar utama seperti kemandirian ekonomi, yang bertujuan mendorong pemberdayaan finansial agar perempuan memiliki posisi tawar yang kuat sekaligus meminimalisir risiko kekerasan dalam rumah tangga.
Selain itu, peningkatan kualitas SDM, dengan memperjuangkan program pelatihan keterampilan khusus guna mencetak perempuan yang kompetitif secara profesional.
Terakhir integrasi budaya, yang bertujuan menjaga harmoni antara peran perempuan di era modern dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal Dayak.
Selain fokus pada pemberdayaan, Nyelong juga secara aktif berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mengawal berbagai isu krusial di lapangan.
Di antaranya adalah Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi dengan memberikan edukasi masif kepada masyarakat agar perempuan terlindungi dari segala bentuk praktik eksploitasi, serta Penanganan Perkawinan Anak yang bertujuan memutus rantai perkawinan usia dini guna memastikan anak perempuan di Kalteng mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Nyelong I Simon berharap Kalimantan Tengah dapat menjadi provinsi yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga unggul dalam kualitas hidup dan menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat. (rdi/rdo)
