PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah melaksanakan rapat bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng. Kegiatan ini diselenggarakan, dalam rangka evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025 serta koordinasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng.
Rapat yang menghadirkan berbagai unsur dari DPRD dan Pemprov Kalteng, termasuk para anggota komisi DPRD dan pejabat eselon I serta II di lingkungan pemerintah provinsi, bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terkait capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah dan strategi dalam pelaksanaan anggaran tahun depan.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong mengatakan, bahwa rapat bersama ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, evaluasi secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan anggaran.
“Melalui evaluasi yang komprehensif terhadap APBD 2025, kita dapat mengambil pelajaran berharga yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan APBD 2026,” ucapnya.
Arton menambahkan, bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kalteng. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam sesi koordinasi APBD 2026, kedua pihak membahas berbagai prioritas pembangunan yang akan didanai melalui anggaran tahun depan.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan antara lain peningkatan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan prasarana air bersih; pengembangan sektor ekonomi lokal khususnya di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata; peningkatan kualitas layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan; serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
Arton juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus tetap menjadi prioritas utama.
“Kita berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (rdi/rdo)
