PALANGKA RAYA – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Akhmad Husain memaparkan, kondisi realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten maupun kota per 31 Oktober 2025 yang masih berada di bawah target. Ia menekankan, perlunya langkah percepatan di sisa tahun anggaran.
Dalam laporannya, Husain menyebutkan, “Realisasi keuangan APBD Kalteng per 31 Oktober 2025 baru mencapai 61,28 persen dari total pagu perubahan sebesar Rp 8,95 triliun, atau deviasi minus 28,72 persen dari target 90 persen. Sementara realisasi fisiknya mencapai 67,64 persen,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan, bahwa rata-rata realisasi keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng berada pada angka 57,04 persen dari total pagu Rp 26,2 triliun, dengan deviasi minus 27,96 persen dari target 85 persen.
Realisasi fisiknya tercatat sebesar 62,24 persen. Husain menegaskan, bahwa data ini menjadi dasar perumusan strategi percepatan penyerapan anggaran.
Menurut Husain, forum TEPRA menjadi wadah untuk memantau, mengevaluasi dan memastikan APBN serta APBD tepat sasaran.
“Rakor ini, menjadi forum strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan seluruh program pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ucapnya.
Husain juga memaparkan realisasi pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Kalteng mencatat capaian 75,43 persen dari target Rp 7,9 triliun, sementara pemerintah kabupaten/kota mencapai 78,38 persen dari target Rp 23,76 triliun.
Ia menyatakan, bahwa angka ini harus dijadikan acuan dalam memacu serapan anggaran pada Triwulan IV agar mencapai target 100 persen.
Selain itu, Husain menyampaikan, bahwa rakor ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi konkret bagi peningkatan capaian serapan.
Disampaikan Husain, selain itu, juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng, Herry Hernawan hadir sebagai narasumber dan memberikan strategi penguatan pengelolaan anggaran di daerah.
Husain menambahkan, secara tidak langsung forum ini juga mendorong koordinasi lintas perangkat daerah dan kementerian/lembaga. Ia menegaskan,
“Dengan kolaborasi seluruh pihak, kita optimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ifa/abe)
