Memastikan Penyaluran Adil dan Tidak Ada Kecurangan
PALANGKA RAYA – Suasana lounching pasar murah dan pembagian sembako gratis yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) di Halaman Rujab Isen Mulang, Jumat (21/11/25) mendadak tegang.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, naik pitam. Kemarahannya ini dipicu adanya dugaan bahwa satu warga pemilik KTP dapat menerima hingga dua paket sembako gratis, yang menurutnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.
“Satu orang satu KTP, ya harus satu paket. Tidak boleh ada yang dobel! Jangan sampai ada yang bermain-main. Ini uang rakyat dari pajak, harus dibagikan secara adil,” tegas Agustiar dengan nada tinggi di hadapan panitia dan OPD.
Bantuan pangan dari Presiden Prabowo Subianto ini diserahkan secara simbolis, dengan total bantuan sebanyak 95 ribu lebih paket Sembako.
Namun dalam pelaksanaannya, orang nomor satu di Kalteng ini kecewa terhadap kinerja panitia dan aparatur terkait.
Ia menilai mekanisme pembagian tidak berjalan tertib sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.
“Panitianya ini ganti semua! Kerja pakai otak, jangan pakai dengkul. OPD enak-enak saja terima gaji, yang disalahkan itu saya, bukan kalian,” ujar Agustiar dengan lantang.
Ia meminta agar penyaluran sembako dilakukan lebih ketat, mulai dari pengecekan kecocokan KTP dengan penerima hingga memastikan warga langsung pulang setelah menerima satu kupon agar menghindari antrean ganda.
Kemarahan Gubernur tersebut juga dipicu pertanyaan seorang ibu yang sebelumnya melapor langsung kepada dirinya mengenai dugaan pembagian ganda.
“Pantas saja ada ibu tadi yang mempertanyakan. Kalau begini caranya, habis semua. Pokoknya satu orang, satu paket, titik!” tambahnya.
Ia menegaskan, bantuan pangan dan pasar murah ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat ekonomi kecil agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari dengan harga yang terjangkau, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung upaya pengendalian inflasi.
Insiden ini menjadi sorotan warga yang hadir, sebagian mengapresiasi ketegasan Gubernur demi mencegah kecurangan, sementara yang lain berharap sistem distribusi diperbaiki agar tidak menimbulkan kekisruhan serupa di kemudian hari. (ifa/rdo/ens)
