KUALA KURUN – Pidato Pengantar Bupati Gunung Mas (Gumas) mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran (TA) 2026. Yang mana dibacakan, Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing, di ruang rapat paripurna, gedung DPRD Gumas, Senin (17/11/2025).
Efrensia LP Umbing mengatakan, untuk pendapatan daerah pada Rancangan APBD TA 2026 ditargetkan sebesar Rp1,085 Triliun, menurun sebesar Rp250,268 Miliar dibandingkan dengan Pendapatan pada Perubahan APBD TA 2025.
“Penurunan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja serta sinergi pusat dan daerah,” kata Efrensia.
Menurut dia, penurunan target Pendapatan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 terkait kebijakan pemerintah pusat terhadap TKD Tahun 2026, yaitu pengurangan alokasi Transfer Pusat ke Daerah khususnya yang paling signifikan adalah Dana Bagi Hasil ke Daerah. Bahwa untuk pagu DBH disesuaikan dengan kebijakan belanja negara secara keseluruhan sejalan dengan program prioritas pemerintah.
Selanjutnya ujar dia, sehingga sangat terbatas ruang lingkup penggunaannya yang diutamakan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat pasal 130 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pemenuhan Belanja Wajib sesuai perundangan yang berlaku.
“Karena disisi Belanja dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026 juga mengalami penurunan sebesar Rp257,199 Miliar, dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” katanya.
Untuk menghadapi tantangan ini, tambahnya, perlu dipersiapkan sedini mungkin strategi-strategi yang adaptif dan berbasis data, wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan serta tantangan dan peluang yang mungkin, sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna untuk menjaga stabilitas dan kinerja serta kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas di tahun 2026.
Pemerintah Pusat pada tahun 2025 ini, telah menetapkan tema dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusi”, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dan selaras dengan APBN Tahun 2026 difokuskan untuk kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur, dengan agenda prioritas APBN 2026.
“Yang prioritas yakni Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis, Pendidikan Bermutu, Kesehatan, Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM, Pertahanan, Hukum dan Keamanan, Akselerasi Investasi dan Perdagangan,” jelasnya. (nya/abe)
