PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada tujuan keenam, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, saat membuka Workshop Bidang Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalteng Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Rabu (5/11/2025).
Herson menegaskan, bahwa upaya pemenuhan akses air bersih dan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga merupakan bagian dari agenda global untuk pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
“Kita tidak hanya membangun jaringan air minum dan fasilitas sanitasi, tapi juga membangun masa depan yang lebih sehat, produktif dan berkelanjutan. Semua ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap SDGs,” ujarnya.
Menurut Herson, ketersediaan air minum dan sanitasi yang aman berpengaruh langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pencegahan stunting, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Karena itu, pembangunan infrastruktur di bidang ini harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan berbasis data yang akurat.
Pemerintah Provinsi Kalteng melalui RPJMD 2025 sampai dengan 2029 menargetkan capaian yang sejalan, yakni 50 persen rumah tangga perkotaan memiliki akses air siap minum perpipaan, 20 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman serta peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga dan fasilitas pengolahan sampah hingga 23,8 persen dari total timbulan sampah.
“Pembangunan air minum dan sanitasi di Kalteng diarahkan untuk mendukung ketahanan lingkungan, efisiensi sumber daya serta kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi kunci dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Herson.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan target SDGs. Dukungan pendanaan inovatif, penguatan regulasi, dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan program.
Di bidang pengelolaan sampah, arah kebijakan pemerintah provinsi juga sejalan dengan prinsip SDGs, yaitu membangun sistem yang reduktif, sirkular, dan berketahanan lingkungan. Alih-alih membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru, Pemprov Kalteng akan memperkuat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan mendorong pengurangan serta pemilahan sampah dari sumbernya.
“Kita ingin menciptakan sistem pengelolaan air, sanitasi, dan sampah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tapi juga menjaga keseimbangan bagi generasi mendatang,” tegas Herson.
Ia juga mengimbau agar Kelompok Kerja (Pokja) air minum dan sanitasi serta Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik aktif melakukan publikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah dalam pembangunan berkelanjutan.
“Sosialisasi dan edukasi publik adalah bagian dari upaya perubahan perilaku. SDGs tidak akan tercapai tanpa kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (ifa/abe)
