PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono menyampaikan, pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Hal ini menyusul kebijakan efisiensi fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, yang berdampak pada anggaran daerah.
Purdiono menjelaskan, bahwa penyesuaian kondisi fiskal akan berimplikasi langsung terhadap pembiayaan pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Pemerintah tentunya memiliki skala prioritas, karena penurunan anggaran ini pasti berpengaruh pada pembiayaan pembangunan. Sehingga yang menjadi prioritas utama adalah pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar,” ucapnya, Minggu (19/10/2025).
Ia menambahkan, dalam kondisi seperti ini, pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi fokus utama Pemerintah Daerah. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.
APBD Kalimantan Tengah tahun 2025 sempat berada di angka Rp10,2 triliun, namun kemudian dirasionalisasi seiring penyesuaian terhadap kondisi fiskal nasional. Untuk tahun 2026, nilai indikatifnya diproyeksikan berada di kisaran Rp tujuh triliun lebih.
“Harapan kita, program yang bersifat prioritas tetap diutamakan. Sedangkan yang belum mendesak bisa ditunda dulu,” ujarnya.
Ia berharap, Pemda dapat mengelola anggaran secara efektif dan efisien, serta memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan langkah-langkah selektif dan prioritas yang tepat, ia yakin Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dapat tetap menjalankan pembangunan secara optimal, meskipun di tengah kondisi fiskal yang menantang. (rdi/rdo)
