PALANGKA RAYA – Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di seluruh wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng menggelar, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara daring, belum lama ini.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Dinkes Kalteng dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Suyuti Syamsul.
Kegiatan Monev yang dilakukan secara virtual melalui platform Zoom ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi progres pelaksanaan PKG yang telah memasuki semester kedua tahun 2025.
Dalam laporannya, Suyuti menyampaikan, bahwa hingga kini jumlah masyarakat yang telah mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis di seluruh kabupaten atau kota mencapai 148.796 orang.
“Capaian ini merupakan bentuk keberhasilan bersama. Kami sangat mengapresiasi, peran dan dukungan aktif dari seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota dalam penggerakan masyarakat untuk mengikuti program ini,” ucap Suyuti.
Lebih lanjut, beliau menekankan, bahwa keberhasilan program PKG tidak lepas dari koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
Dengan cakupan wilayah yang luas dan karakteristik geografis yang beragam di Kalteng, kolaborasi yang baik menjadi kunci utama dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Monitoring dan Evaluasi kali ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan dalam lingkup program PKG tahun 2025 dan diikuti oleh Pejabat serta Pengelola Program PKG dari empat kabupaten, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.
Keempat kabupaten ini menjadi wilayah pertama yang dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan program serta tantangan yang dihadapi di lapangan.
Melalui forum ini, para peserta diberikan kesempatan untuk memaparkan capaian kegiatan, inovasi yang dilakukan di daerah masing-masing serta kendala teknis maupun non-teknis yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan PKG.
Beberapa isu yang diangkat antara lain menyangkut keterbatasan tenaga kesehatan, akses masyarakat terhadap lokasi pemeriksaan serta kebutuhan akan alat kesehatan yang memadai. (ifa/abe)
