KUALA KURUN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah melakukan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026. Serta Rancangan KUPA-PPAS Perubahan TA. 2025.
Hasil pembahasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Banggar selaku Wakil Ketua II DPRD Gumas, Espriadi, di kantor DPRD Gumas, Rabu (23/7/2025).
“Kami berharap, agar anggaran ini dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Espriadi.
Sementara, katanya belanja untuk Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1.370.590.110.011,84. Proyeksi belanja untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp18.798.124.081,32 atau sebesar 1,39 persen bertambah dari tahun sebelumnya.
“Target ini harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik agar tidak terjadi pemborosan,” tambah Espriadi.
DPRD menekankan, pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan aset dan potensi lokal seperti pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset milik daerah yang masih belum tergali secara maksimal.
“Kami berharap, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan aset dan potensi lokal,” kata Espriadi.
DPRD juga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang putus sekolah melalui penguatan pelaksanaan program sekolah rakyat.
Terkait program Cetak sawah seribu hektar, DPRD menekankan agar pelaksanaannya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan proyek, tetapi harus dirancang secara matang dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program ini harus dirancang dengan baik dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Espriadi.
Maka ujarnya, Dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Gunung Mas yang masih menganut pola ladang berpindah, DPRD memandang perlunya pendekatan berbasis kearifan lokal agar program ini benar-benar berkelanjutan dan tidak kembali menjadi proyek gagal dikemudian hari.
Ia menambahkan, DPRD juga menekankan pentingnya alokasi anggaran bagi masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan, namun tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan maupun program jaminan sosial lainnya.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik,” tutur Espriadi.
Karena itu, ujar dia, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan ini sehingga tidak ada layanan kesehatan yang terabaikan karena keterbatasan skema pembiayaan. (nya/abe)
