PALANGKA RAYA – Sejumlah aktivis dan masyarakat sipil menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan adil dan merata di seluruh daerah. Termasuk halnya di wilayah Kalimantan Tengah. Karena belum semua sekolah menerima program MBG tersebut.
Evaluasi program MBG untuk kesehatan anak-anak. Itulah yang disuarakan para aktivis depan Tugu Soekarno Palangka Raya dan Kantor DPRD Kalteng, Kamis (9/10/2025) sore.
Perwakilan Aksi Kamisan Kalteng Wira Surya Wibawa menyampaikan, program MBG sejatinya memiliki tujuan baik. Yakni menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah. Tapi dalam praktik nyata di lapangan, kerap terjadi kendala di lapangan. Bahkan belum semua sekolah menerima program itu.
“Sekolah-sekolah di pedalaman Kalimantan Tengah banyak yang belum menerima MBG secara rutin. Distribusi bahan pangan juga sering terlambat karena infrastruktur dan dapur sekolah yang belum siap,” ucapnya.
Mereka menyoroti adanya ketimpangan wilayah, minimnya pengawasan, serta potensi penyimpangan anggaran di sejumlah daerah. Selain itu, pasokan bahan pangan juga disebut-sebut masih didominasi perusahaan besar. Sementara petani dan UMKM lokal justru terpinggirkan.
Pihaknya menuntut pemerataan program MBG di seluruh provinsi, termasuk di Kalteng. Keterlibatan petani dan UMKM lokal sebagai pemasok juga didorong. Selain itu, transparansi anggaran, serta pengawasan independen juga dituntut agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, para aktivis menyerukan perlu adanya keadilan gizi, pengawasan rakyat, serta partisipasi dari pihak komunitas. (ter/ens)
