PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekebang), Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Percepatan Realisasi Belanja serta Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (6/10/2025).
Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual dari Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir.
Dalam rakor yang juga membahas perkembangan inflasi dan isu strategis perumahan nasional, Yuas Elko mengikuti jalannya rapat dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng.
Menanggapi arahan Sekjen Kemendagri dan paparan dari sejumlah pejabat kementerian, Yuas Elko menyatakan, bahwa pesan dan hasil pembahasan Rakor harus segera disampaikan kepada Gubernur untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut di tingkat daerah.
“Arahan dari Sekjen Kemendagri tadi harus disampaikan ke Gubernur,” tegas Yuas Elko.
Terkait paparan Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengenai realisasi Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah, Yuas Elko menekankan, pentingnya sosialisasi kepada seluruh pejabat dan masyarakat.
“Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, juga kepada pejabat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan perumahan di Kota Palangka Raya sebanyak 244 unit yang menurutnya bisa menjadi bagian dari implementasi program nasional tersebut.
“Saya melihat di media, bahwa di Kota Palangka Raya akan dibangun sebanyak 244 unit, mungkin ini bagian dari itu juga,” kata Yuas Elko.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Yuas Elko mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Ia menekankan, pentingnya sinergi dalam melakukan kunjungan lapangan dan aksi nyata di daerah.
“Saya berharap, ada kolaborasi antara Provinsi dan Kota dalam melaksanakan kunjungan ke lapangan untuk mengatasi inflasi di Kalteng,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Rakor membahas sejumlah isu utama, termasuk tingginya angka inflasi di beberapa daerah, kualitas beras SPHP yang menurun dan capaian pembangunan program 3 juta rumah yang baru terealisasi di 156 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (ifa/abe)
