Palangka Raya

Optimalkan Pengawasan Publik

205
×

Optimalkan Pengawasan Publik

Sebarkan artikel ini
BIMTEK: Bimbingan teknis PPID Pelaksana di Aula PK II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (6/10/2025). FOTO HUMAS UNTUK RADAR KALTENG

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Badan Publik

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) setempat melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (6/10/2025).

Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya melalui Sekretaris Dinas Normalasari mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan sarana penting dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan badan publik.

“Oleh karena itu, setiap badan publik wajib memenuhi hak masyarakat atas informasi dengan menyediakan layanan informasi secara terbuka melalui mekanisme pengumuman dan permohonan,” jelasnya.

Setiap perangkat daerah wajib memiliki PPID Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik melalui aplikasi PPID yang telah disediakan.

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Alman P Pakpahan mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap badan publik.

“Setiap warga berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui, dan mendapatkan salinannya. Karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan layanan informasi yang terbuka dan dapat diakses kapan saja,” ucapnya.

Alman menjelaskan, transparansi informasi publik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan keterbukaan, publik dapat menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan berjalan secara profesional dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. “Dengan meningkatnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi, kita berharap terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan terpercaya,” ungkap Alman. (ter/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *