Desak Perusahaan Sawit Penuhi Plasma 20 Persen
SAMPIT – Ketegangan antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memasuki babak baru. Tuntutan masyarakat terkait kebun plasma sawit mencuat keras, yang ditandai dengan tekad 23 koperasi yang bersepakat menggelar aksi demo atau unjuk rasa besar-besaran Kamis (11/9/2025) mendatang.
Gelombang protes ini menuntut perusahaan perkebunan kelapa sawit menunaikan kewajiban mereka yaitu menyediakan 20 persen kebun plasma bagi warga.
Bupati Kotim Halikinnor pun tak tinggal diam. Ia langsung menggelar audiensi bersama perwakilan koperasi di Aula Lantai II Anggrek Tewu Setda Kotim, Senin (8/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, bupati mengakui bahwa pemerintah daerah sudah berulang kali melayangkan surat kepada perusahaan, namun hasilnya masih jauh dari harapan.
“Kita sudah beberapa kali menyurati perusahaan untuk merealisasikan plasma. Ada yang sudah jalan, tapi sebagian belum juga menindaklanjuti,” ujar Halikinnor.
Bupati menegaskan, pemerintah mendukung penuh aspirasi masyarakat. Ia berjanji kembali akan bersurat ke perusahaan dan meminta warga mendampingi pemerintah dalam menekan pihak perkebunan bila kewajiban tetap diabaikan.
“Kalau satu bulan tidak ada progres, pemerintah bersama masyarakat akan bersatu menekan perusahaan. Minimal mereka sudah menyiapkan operasional, anggota, dan legalitas, sambil menunggu kebun plasma direalisasikan,” tegasnya.
Sementara itu, oordinator aksi Audy Valent menegaskan, rencana demonstrasi tidak akan dibatalkan meski bupati sudah memberi dukungan. Menurutnya, aksi ini menjadi simbol penegasan sekaligus perayaan atas keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
“Kami butuh bukti nyata. Apa yang disampaikan bupati harus diwujudkan. Jadi aksi 11 September tetap dilaksanakan,” ujarnya.
Audy mengklaim, ribuan massa akan turun ke jalan. Mereka menuntut perusahaan segera menyiapkan kebun plasma 20 persen dari total areal yang dikelola. Jika tidak dipenuhi, massa bersama pemerintah siap menghentikan aktivitas perusahaan di lapangan.
Dari pantauan masyarakat, sejauh ini baru PT Agro Bukit yang tercatat telah menjalankan kewajiban plasma sesuai aturan. “Ada 23 koperasi dan kelompok yang akan bergabung. Ini sudah jadi kesepakatan bersama. Apalagi bupati mendukung, ini kemenangan bagi masyarakat,” tutup Audy. (pri/ens)
