Keputusan mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Termasuk para penyelenggara ibadah haji dan umrah seperti Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Apalagi tahun lalu asosiasi tersebut turut mengusulkan pembentukan kementerian haji.
Menurut Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M. Nur, perubahan tersebut bukan sekedar keputusan politik pemerintah bersama DPR, melainkan menjadi tonggak sejarah. Mengingat selama ini urusan haji dan umrah berada di bawah Kementerian Agama yang juga mengurusi banyak hal. Sehingga Kementerian Haji dan Umrah bisa fokus pada 2 urusan umat tersebut.
”AMPHURI sudah lama merindukan kita punya menteri haji dan umrah. Bahkan, kami berkali-kali menyampaikan harapan ini secara terbuka saat Presiden Prabowo menyusun kabinet. Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru,” ungkap Firman melalui keterangan resmi pada Selasa (26/8).
Firman optimistis, meski baru dibentuk, Kementerian Haji dan Umrah bisa lebih fokus melayani jamaah serta melindungi ekosistem usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Selain itu, kementerian tersebut diyakini dapat memegang peranan penting dalam diplomasi antara Indonesia dengan Arab Saudi.
SUMBER : JAWA.POS
