Kalimantan Tengah

Kejati Siap Kawal Pembangunan Jaringan Listrik PLN

36
×

Kejati Siap Kawal Pembangunan Jaringan Listrik PLN

Sebarkan artikel ini
PERKUAT PENDAMPINGAN: Penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan dan PLN untuk memperkuat pendampingan hukum dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah, di Aula Kejati Kalteng, Kamis (19/11/2026). Kerja sama ini mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta mitigasi potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan pembangunan jaringan listrik. RICKY THEODORUS/RADAR KALTENG

Gandeng Masyarakat Adat, Cegah Persoalan Hukum Sejak Perencanaan

PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan kesiapan memberikan pendampingan hukum kepada PT PLN dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Kalteng. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum sekaligus memastikan pembangunan jaringan listrik berjalan sesuai ketentuan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Sinergi Hukum Mengawal Terang Negeri yang digelar di Aula Kejati Kalteng, Kamis (19/11/2026). Kegiatan bertajuk Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Sosial dan Pembangunan Ketenagalistrikan Berkelanjutan itu melibatkan Kejaksaan, PLN, BPN serta para damang.

Kepala Kejati Kalteng Hendrizal Husin mengatakan, sinergi dengan PLN diperlukan untuk mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik, terutama ketika pelaksanaannya bersinggungan dengan persoalan hukum maupun wilayah masyarakat adat. Kejaksaan juga siap membantu melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

“Kita dengan PLN tentunya terus dekatkan korporasi terutama dalam masalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita membantu PLN dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang dialami saat melaksanakan pembangunan jaringan listrik di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam pembangunan ketenagalistrikan. Sebab, sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pembangunan jaringan listrik juga mencakup kawasan masyarakat adat. Karena itu, komunikasi dan pemahaman bersama perlu dibangun agar proses pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Karena pembangunan PLN ini kan mencakup wilayah masyarakat adat juga. Kita di sini perlu lakukan sosialisasi kepada masyarakat, supaya kalau ada keperluan pembangunan bisa bersama-sama menjaganya,” jelas Hendrizal.

Dari sisi pendampingan, Kejati memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara melalui Jaksa Pengacara Negara. Dukungan tersebut mencakup bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, pendampingan hingga audit hukum terhadap kegiatan perusahaan. Kejaksaan juga dapat melakukan tindakan hukum lain untuk menjaga dan memulihkan keuangan negara serta meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi dan mitigasi.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, pendampingan Kejaksaan diperlukan agar PLN dapat memahami aspek hukum dalam menjalankan berbagai program ketenagalistrikan, terutama pembangunan infrastruktur yang memiliki kompleksitas tersendiri.

“Kita bisa melakukan pendampingan dengan Kejaksaan. Ada beberapa hal yang kita perlu pahami, jadi yang paham betul tentang hukum adalah dari bapak-bapak Kejaksaan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, ketenagalistrikan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat serta berbagai sektor pembangunan. Karena itu, sinergi lintas sektor dibutuhkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pelayanan kelistrikan, termasuk dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan lahan dan masyarakat adat.

Workshop tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara PLN Grup dan Kejaksaan Negeri se-Kalteng. Melalui kerja sama ini, kedua pihak diharapkan memiliki landasan koordinasi yang lebih kuat dalam penanganan persoalan hukum, sehingga pembangunan ketenagalistrikan dapat berjalan dengan kepastian hukum, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mendukung pemerataan layanan listrik di Bumi Tambun Bungai. (ter)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *