Tanggapan Fairid Terkait Rencana Perbaikan Aula Rujab Wali Kota
PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin angkat bicara terkait rencana pembangunan atau perbaikan fasilitas Aula Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Palangka Raya. Ia menegaskan, pembenahan fasilitas tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kepala daerah, melainkan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Fairid menjelaskan, selama ini aula rujab wali kota cukup sering digunakan berbagai kegiatan masyarakat. Termasuk kegiatan organisasi. Karena itu, perbaikan fasilitas tersebut memiliki manfaat yang lebih luas.
“Aula Rujab Wali Kota Palangka Raya saat ini banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk kegiatan berbagai organisasi. Jadi, kalau ada perbaikan, manfaatnya bukan hanya untuk saya pribadi, melainkan juga untuk masyarakat,” kata Fairid, Selasa (17/11/2026).
Wali kota juga menyebut, selama ini fasilitas tersebut kerap dipinjamkan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Namun kondisi aula dinilai masih membutuhkan pembenahan, terutama dari sisi kapasitas ruangan dan fasilitas pendukung.
“Selama ini fasilitas tersebut sering digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Menurut saya, kondisi aula saat ini masih perlu diperbaiki, termasuk dari kapasitas dan fasilitas pendukungnya,” jelasnya.
Meski demikian, alasan pemanfaatan aula untuk kepentingan masyarakat tidak serta merta menghilangkan kebutuhan akan transparansi penggunaan anggaran. Pemerintah harus mampu menjelaskan terperinci urgensi perbaikan, besaran biaya, serta fasilitas apa saja yang akan dibenahi.
Fairid menekankan, penggunaan anggaran harus dilihat berdasarkan peruntukannya. Apakah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru hanya menguntungkan kepentingan pribadi.
“Karena itu, penggunaan anggaran harus dilihat dari peruntukannya. Apakah anggaran tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya kepentingan pribadi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah. Sebab, meskipun fasilitas rumah jabatan dapat dimanfaatkan masyarakat, pemerintah tetap harus memastikan bahwa setiap pengeluaran melalui APBD memiliki dasar kebutuhan yang kuat. (ifa/ens)












