Serba Serbi

Pemuda Pancasila Khawatir Tradisi Berladang Masyarakat Dayak Terancam

30
×

Pemuda Pancasila Khawatir Tradisi Berladang Masyarakat Dayak Terancam

Sebarkan artikel ini
Pemuda Pancasila Khawatir Tradisi Berladang Masyarakat Dayak Terancam.

PALANGKA RAYA – Penolakan terhadap upaya pengujian materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Tengah.

Salah satunya dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya yang menilai gugatan tersebut berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan tradisi berladang masyarakat adat Dayak.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya Bush Valentino Lambung mengatakan, pihaknya menolak apabila aturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan justru mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat.

Menurutnya, tradisi berladang merupakan bagian dari identitas dan warisan leluhur yang telah dijalankan secara turun-temurun. Sikap tersebut disampaikan Bush saat mengikuti aksi damai yang digelar Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalteng bersama Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).

Kehadiran Pemuda Pancasila disebut sebagai bentuk solidaritas lintas organisasi dalam memperjuangkan perlindungan adat istiadat masyarakat Dayak.

“Peraturan daerah mengenai peladang itu juga jangan diotak-atik. Adab, adat, dan aturan di satu wilayah jangan diganggu gugat,” tegas Bush.

Ia menilai masyarakat Dayak memiliki pengetahuan dan aturan tersendiri dalam menjalankan aktivitas berladang. Praktik tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak generasi terdahulu, sehingga tidak semestinya disamakan begitu saja dengan aktivitas pembukaan lahan berskala besar yang berpotensi merusak lingkungan.

“Kami sebagai putra-putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek nenek buyut hingga orang tua kami, seluruhnya berasal dari peladang. Mereka mengetahui betul silsilah dan cara berladang yang benar,” ujarnya.

Bush juga mengingatkan agar penegakan hukum terkait persoalan lingkungan tidak salah sasaran. Ia khawatir masyarakat peladang tradisional justru menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi kebakaran lahan dan kabut asap, sementara aktivitas pembukaan lahan skala besar oleh oknum korporasi harus mendapat pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, ia mengajak Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, serta seluruh bupati di Kalteng untuk bersama-sama mengawal persoalan tersebut. Pemuda Pancasila berharap proses pengujian materi di MK tetap mempertimbangkan perlindungan masyarakat adat, kearifan lokal, serta aturan daerah yang mengatur tata cara berladang tradisional. (ter)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *