Palangka Raya

Fairid Paparkan Capaian Antikorupsi di Hadapan KPK

28
×

Fairid Paparkan Capaian Antikorupsi di Hadapan KPK

Sebarkan artikel ini
PEMAPARAN : Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin (tengah) memaparkan pemenuhan indikator tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi rangkaian Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI, Selasa (17/11/2026). FOTO PROKOMPIMPKY UNTUK RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memaparkan secara langsung pemenuhan indikator tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di hadapan Tim Penilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026).

Pemaparan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun Anggaran 2026 di Aula Hapakat Jaya Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya pada Selasa hingga Rabu (17-18/11/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, Fairid menjelaskan berbagai capaian, kebijakan, serta langkah strategis Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memenuhi indikator dan standar penilaian kabupaten/kota Ber-AKSI.

Ia menyampaikan, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi membutuhkan komitmen bersama. Tidak hanya dari pimpinan daerah, tetapi juga seluruh perangkat daerah.

“Komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terus kami perkuat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem pengawasan di seluruh perangkat daerah,” kata Fairid dalam pemaparannya.

Setelah sesi presentasi, kegiatan dilanjutkan tanya jawab bersama Tim Penilai KPK. Sesi tersebut bertujuan mengonfirmasi berbagai dokumen pendukung sekaligus memastikan kesesuaian antara kebijakan, program, dan implementasi di lapangan.

Fairid menegaskan, proses penilaian tersebut menjadi momentum bagi Pemko Palangka Raya menunjukkan keseriusan membangun sistem pemerintahan berintegritas. “Kami berharap seluruh indikator yang telah dipenuhi dapat tergambar secara jelas melalui dokumen maupun implementasi program di lapangan. Bagi kami, upaya pencegahan korupsi bukan sekadar memenuhi penilaian, tetapi harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

Pencalonan Kota Palangka Raya dalam program tersebut menjadi perhatian tersendiri karena merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil masuk dalam jajaran kandidat percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tingkat nasional tahun 2026.

Keikutsertaan ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui proses penilaian tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya juga diharapkan dapat terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. (ifa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *