Melindungi Pedagang Kecil dan Olah Limbah Kayu Jadi Peluang Ekonomi
KUALA KURUN – DPRD Gunung Mas mendorong dua agenda penting memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif, legislatif ingin menghadirkan perlindungan pelaku usaha kecil di tengah persaingan perdagangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan limbah kayu.
Dua raperda tersebut meliputi raperda tentang pendirian, penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan serta raperda tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan limbah kayu.
Kedua usulan itu disampaikan Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gumas Endra dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Gumas, Senin (16/11/2026).
Endra menjelaskan, raperda tentang pendirian, penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan disiapkan untuk menciptakan iklim perdagangan kompetitif, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
Menurut dia, kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan hak masyarakat yang harus didorong dan diberikan kesempatan. Namun pertumbuhan usaha juga harus diimbangi pengaturan agar tidak memunculkan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya.
“Selain itu, mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan pasar rakyat dan toko swalayan,” kata Endra.
Sementara raperda tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan limbah kayu diarahkan untuk mengubah potensi yang selama ini belum dimanfaatkan optimal menjadi sumber ekonomi produktif bagi masyarakat.
Endra mengungkapkan, Gumas memiliki potensi limbah kayu dari pemanenan, kayu tebangan tahunan, hingga pengolahan hasil hutan yang bersumber dari aktivitas masyarakat, pertanian, maupun hutan rakyat. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti serpihan kayu dan produk bioenergi.
Menurut Endra, diperlukan payung hukum yang jelas agar pemanfaatan limbah kayu dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya sektor industri serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menyebutkan, penyusunan kedua Raperda inisiatif tersebut bukan tanpa proses. Gagasan itu merupakan hasil kunjungan kerja DPRD ke sejumlah wilayah dalam daerah serta kegiatan reses yang menyerap aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) I, II, dan III. (nya/ens)












