PALANGKA RAYA – Dua terdakwa perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas tambang zirkon, ilmenit, dan rutil di Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pembelaan berbeda di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya, Kamis (5/11/2026).
Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway, menyoroti tidak adanya keterkaitan dirinya dengan transaksi jual beli material tambang atau puya yang menjadi salah satu dasar penghitungan kerugian negara.
Sementara itu, terdakwa lainnya, Indra Himawijaya, berdalih penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dilakukan atas perintah atasannya.
Dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) tersebut, penasihat hukum Vent, Jefriko Seran, menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki hubungan langsung dengan aktivitas pembelian puya dari luar wilayah izin pertambangan yang kemudian diperjualbelikan hingga diekspor.
Menurutnya, selama proses persidangan tidak terungkap adanya aliran keuntungan dari transaksi tersebut kepada Vent.
Untuk memperkuat pembelaan, tim penasihat hukum mengaku telah mengajukan 80 bukti surat, menghadirkan ahli pidana dan ahli administrasi negara, serta sejumlah saksi. Dari rangkaian pembuktian itu, pihaknya menilai tidak terdapat bukti yang menunjukkan Vent menerima bagian keuntungan dari transaksi penjualan zirkon yang dipersoalkan jaksa.
“Yang kita garisbawahi adalah kerugian negara terkait barang puya yang dibeli kemudian dilakukan ekspor. Dalam hal itu, tidak ada keterkaitannya sama sekali terhadap terdakwa. Karena tidak ada persentase yang diberikan oleh perusahaan dari hasil tindakan tersebut,” ungkap Jefriko.
Penasihat hukum juga menjelaskan bahwa keterlibatan Vent dalam perkara tersebut lebih berkaitan dengan penerbitan RKAB. Mengenai dasar dan prosedur penerbitan dokumen itu, pihaknya menyebut telah memberikan penjelasan melalui keterangan saksi selama persidangan.
Karena itu, mereka meminta majelis hakim menguji kembali hubungan antara kewenangan Vent dalam penerbitan RKAB dengan rangkaian dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan yang didakwakan.
Di tengah pembelaan tersebut, ada satu hal yang menjadi perhatian, yakni pengakuan Vent secara pribadi atas kealpaan dalam menjalankan tugasnya. Mantan pejabat ESDM Kalteng itu juga berharap masa pengabdiannya selama 25 tahun kepada negara, khususnya di Kalteng, menjadi bahan pertimbangan majelis hakim.
“Beliau mengakui kealpaan beliau. Kemudian beliau meminta kepada Majelis Hakim agar dimaafkan. Beliau juga menyampaikan bahwa sudah mengabdi kepada negara ini selama 25 tahun,” tutur Jefriko.
Berbeda dengan Vent, penasihat hukum Indra Himawijaya, Reni Adhani Efratasari, secara tegas meminta majelis hakim melepaskan kliennya dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Dalam pledoinya, pihak Indra menyatakan penyusunan dokumen RKAB tahun 2020 dan 2022 dilakukan berdasarkan perintah serta arahan atasannya, yakni Vent Christway. Selain itu, mereka meminta hakim mempertimbangkan pengembalian uang milik CV Jasmin sebesar Rp415 juta.
“Kami meminta majelis hakim melepaskan Indra dari dakwaan dan tuntutan JPU dengan alasan uang milik CV Jasmin sebesar Rp415 juta telah dikembalikan,” ujarnya.
Sebelumnya, JPU menuntut enam terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tata kelola tambang tersebut dengan pidana penjara antara sembilan hingga 12 tahun.
Vent Christway dituntut sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Sementara Indra Himawijaya dituntut 11 tahun penjara.
Tuntutan lebih berat dijatuhkan kepada ETS, karyawan PT Investasi Mandiri dan CV Dayak Lestari, yakni 12 tahun penjara. Sedangkan tiga terdakwa lainnya, HS selaku Direktur Utama PT Investasi Mandiri, FC selaku Direktur Utama PT Kirana Bhumi Mineral, serta HAW yang disebut sebagai Direktur PT KBM sekaligus Direktur CV Universal Sarana Abadi, masing-masing dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp750 juta.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan RKAB. Termasuk dugaan penjualan zirkon yang berasal dari material hasil pembelian pasir tambang ilegal di luar wilayah izin pertambangan, tetapi diduga dipasarkan seolah-olah berasal dari wilayah tambang berizin.
Setelah pembacaan pledoi, perkara akan berlanjut ke agenda replik atau tanggapan JPU atas pembelaan para terdakwa. Selanjutnya, penasihat hukum mendapat kesempatan menyampaikan duplik sebelum majelis hakim yang dipimpin Ricky Fardinand menjatuhkan putusan.
Seluruh argumentasi dalam pledoi maupun tanggapan jaksa akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim. Pembuktian akhir atas dakwaan tetap menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. (ter)
