Untuk Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2008
PULANG PISAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan III tahun sidang 2026 dengan persetujuan bersama terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan. Yakni Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan ekonomi kreatif serta Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008.
Rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Senin (2/11/2026) itu didipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tandean Indra Bela didampingi Wakil Ketua I DPRD Yoppy Satriadi, serta diikuti sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
Dari eksekutif, dihadiri Wakil Bupati Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta bersama Sekretaris Daerah Pulang Pisau Tony Harisinta serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Turut hadir perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tendean Indra Bella mengatakan rapat paripurna ke-11 masa persidangan III tahun sidang 2026 dengan agenda utama, yaitu persetujuan bersama terhadap dua raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Yakni Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan ekonomi kreatif serta Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
“Kemudian dilanjutkan dengan agenda kedua adalah persetujuan bersama terhadap Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Tendean Indra Bella.
Ia menjelaskan, persetujuan bersama terhadap dua raperda inisiatif DPRD tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. “Dengan terlaksananya agenda persetujuan bersama tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali melanjutkan sinergi dalam pembentukan dan penataan regulasi daerah,” tegas Tendean Indra Bella.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menambahkan, proses terhadap raperda tersebut dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Proses terhadap raperda tersebut dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (ung/ens)
