PANGKALAN BUN – Bea Cukai Pangkalan Bun berhasil melakukan penindakan terhadap 2.183.820 batang rokok ilegal yang berasal dari 94 Surat Bukti Penindakan (SBP) selama periode Juli 2025 hingga September 2026. Jutaan batang rokok yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai ini memiliki nilai barang mencapai Rp1.435.375.420.
Kepala Bea Cukai Pangkalan Bun, Teguh Iman Subagyo mengatakan, barang-barang ilegal tersebut berasal dari hasil penindakan dari berbagai titik distribusi dan jalur peredaran, mulai dari Penyedia Jasa Titipan (PJT), warung-warung, hingga proses pengiriman barang.
“Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Pengawasan kami lakukan di berbagai jalur distribusi, baik melalui jasa pengiriman, warung-warung, maupun titik-titik lain yang terindikasi menjadi tempat peredaran rokok ilegal,” ujarnya.
Teguh menyatakan, ke depan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan memperkuat pengawasan guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan Bea Cukai Pangkalan Bun. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan informasi intelijen serta peningkatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait agar langkah pencegahan maupun penindakan berjalan lebih efektif.
“Peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Dari hasil penindakan ini, potensi penerimaan negara yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp1.635.495.672,” ungkapnya.
Dalam penanganan perkara rokok ilegal, Bea Cukai menerapkan prinsip ultimum remedium, yakni menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian melalui sanksi administratif dan pemulihan kerugian negara sebelum ditempuh proses pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penerapan prinsip ultimum remedium dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian secara administratif. Pelanggaran yang memenuhi ketentuan dikenakan sanksi berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya pemulihan penerimaan negara,” jelas Teguh.
Selanjutnya, barang-barang ilegal dimusnahkan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-316/MK.KN.4/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Pemusnahan kali ini dipimpin oleh Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun, Teguh Iman Subagyo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bea Cukai Pangkalan Bun pun mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal. Partisipasi masyarakat dinilai penting dalam membantu pemerintah menekan peredaran produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan cukai serta membahayakan kesehatan.
(fit)
