Palangka Raya

BPBD Ungkap Alasan Banpres Palangka Raya Hanya Rp10 Miliar, Ternyata Ini Pertimbangannya

163
×

BPBD Ungkap Alasan Banpres Palangka Raya Hanya Rp10 Miliar, Ternyata Ini Pertimbangannya

Sebarkan artikel ini
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi.

PALANGKA RAYA – Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengungkapkan alasan Kota Palangka Raya hanya mendapat alokasi Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 10 miliar pada tahap kedua penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menurut Hendrikus, besaran bantuan tersebut ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, salah satunya jumlah titik panas atau hotspot di masing-masing daerah. Dalam pemetaan titik api di Kalteng, posisi Palangka Raya disebut tidak pernah masuk tiga besar.

“Nilai Rp 10 miliar, Rp 15 miliar, maupun Rp 20 miliar berdasarkan kriterianya. Palangka Raya kalau kita lihat, memang posisinya tidak pernah lebih dari tiga besar di Kalteng. Itu dilihat dari titik api,” ungkap Hendrikus, Minggu (1/11/26).

Meski demikian, ia mengakui persoalan karhutla di Palangka Raya tidak bisa hanya dilihat dari jumlah titik api yang berada di wilayah kota. Sebab, Palangka Raya juga kerap terdampak kiriman asap dari kebakaran di daerah sekitarnya.

Ia menjelaskan, asap dari berbagai wilayah, mulai dari barat, timur, selatan hingga utara, dapat berkumpul di Palangka Raya akibat faktor arah angin.

Akibatnya, meskipun titik api di dalam wilayah kota tidak terlalu banyak, dampak asap justru bisa sangat terasa oleh masyarakat.

“Palangka Raya dari rumah hotspot tidak besar, namun asapnya yang ada di Palangka Raya, sehingga jarak pandang bisa sampai 400-800 meter,” jelasnya.

Menurut Hendrikus, kondisi tersebut berdampak luas, mulai dari gangguan kesehatan, aktivitas ekonomi hingga transportasi masyarakat.

Untuk memantau perkembangan karhutla, BPBD Palangka Raya juga telah memanfaatkan dashboard pemantauan yang disediakan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. Melalui sistem tersebut, petugas dapat memantau titik panas, laporan harian, sumber informasi hingga arah mata angin.

Sebagai informasi, pada Banpres tahap kedua dengan total anggaran Rp 110 miliar, Kabupaten Seruyan memperoleh Rp 20 miliar, Sukamara dan Barito Selatan masing-masing Rp 15 miliar.

Sementara itu, Kota Palangka Raya, Lamandau, Barito Utara, Gunung Mas, Barito Timur, dan Murung Raya masing-masing memperoleh Rp 10 miliar.

Adapun pada tahap pertama dengan total anggaran Rp 125 miliar, Pemprov Kalteng memperoleh alokasi terbesar Rp 40 miliar. Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau masing-masing mendapat Rp 20 miliar, sedangkan Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Katingan masing-masing memperoleh Rp 15 miliar. (ifa/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *