Palangka Raya

Keterbukaan Informasi Kunci Membangun Kepercayaan Masyarakat

47
×

Keterbukaan Informasi Kunci Membangun Kepercayaan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
MONEV : Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin (kiri) didampingi Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menghadiri presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (27/10/2026). FOTO HUMAS UNTUK RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin bersama Wakil Wali Kota Achmad Zaini menghadiri presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir penilaian bagi badan publik yang masuk dalam kategori tertinggi keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Palangka Raya mengikuti tahapan ini bersama Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kapuas.

Dalam presentasinya di hadapan ketua dan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah selaku tim penilai, Fairid memaparkan komitmen pemerintah kota untuk terus memperkuat keterbukaan informasi serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Fairid menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Keterbukaan informasi bukan sekadar memberikan akses kepada masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan, mendorong partisipasi publik, dan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan serta responsif,” ujar Fairid.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi publik dapat diperoleh masyarakat secara mudah dan tepat. Karena itu, pengelolaan informasi harus terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata.

“Kami meyakini bahwa integritas tumbuh dari transparansi dan kepercayaan lahir dari akuntabilitas. Keduanya harus diwujudkan melalui kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Menurut Fairid, penerapan prinsip keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan tersedianya informasi yang jelas dan mudah dijangkau, masyarakat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pembangunan daerah.

Melalui keikutsertaan dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, memperkuat akuntabilitas, serta mengoptimalkan layanan PPID.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (ifa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *