Lamandau

Warga Penopa Manfaatkan Lahan Eks Konsesi PT GPP

59
×

Warga Penopa Manfaatkan Lahan Eks Konsesi PT GPP

Sebarkan artikel ini
MENUGAL : Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra bersama masyarakat Desa Penopa melaksanakan tradisi bahuma atau menugal padi di lahan eks konsesi PT GPP yang terbakar, beberapa waktu lalu. FOTO HUMAS UNTUK RADAR KALTENG

Untuk Bahuma Melestarikan Tradisi Menugal Dayak

NANGA BULIK – Hingga saat ini, belum ada pihak yang mengakui sebagai pemilik lahan eks konsesi PT GPP di wilayah Kabupaten Lamandau. Karena itu, masyarakat Desa Penopa bersama damang dan mantir adat memutuskan untuk bahuma atau bercocok tanam padi di lahan bekas kebakaran hutan di lokasi eks PT GPP tersebut. Bahkan penanaman padi dengan cara manual atau menugal itu juga dihadiri Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, beberapa waktu lalu.

Cara bercocok tanam padi seperti ini dikenal di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan sebagai menugal atau tugal. Tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam prosesi menugal, benih padi ditanam ke dalam lubang yang dibuat menggunakan kayu runcing.

Menanam padi seperti ini merupakan cara manual yang sudah dilakukan nenek moyang sejak dahulu. Hal itu juga dilakukan warga Desa Penopa di lokasi eks konsesi PT GPP yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Masyarakat setempat memanfaatkan lahan yang telah terbakar itu agar tetap produktif. Dari pada membiarkannya terlantar atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Bahuma juga menjadi bentuk ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi dan kearifan lokal Dayak Kalimantan yang harus terus dilestarikan.

Di tengah belum adanya kejelasan mengenai pihak yang mengakui kepemilikan lahan tersebut, masyarakat berharap pemanfaatan ini dapat dilakukan secara bijaksana, tidak merusak lingkungan, serta tetap menghormati aturan adat dan ketentuan yang berlaku.

Terkait hal ini, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra diharapkan dapat memberikan perhatian dan kejelasan status lahan agar pemanfaatan oleh masyarakat adat dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan. (han/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *