Korban Kebakaran Cempaka Mulia Barat Kehilangan Tempat Tinggal
SAMPIT – Nasib warga korban kebakaran di Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi perhatian pemerintah daerah (pemda). Selain kehilangan tempat tinggal, para korban kini harus menjalani masa pemulihan dengan menumpang di rumah keluarga. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Kotim Halikinnor minta perusahaan besar swasta (PBS) di wilayah setempat turut membantu untuk menyediakan hunian sementara bagi warga terdampak.
Permintaan itu disampaikan Halikinnor saat meninjau lokasi kebakaran Senin (26/10/2026). Ia didampingi Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Sidhimantra, Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Dalam kunjungan itu, pemda menyalurkan bantuan logistik sekaligus melihat langsung kondisi bangunan terdampak. Kebakaran yang terjadi Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 18.30 WIB itu menghanguskan sejumlah rumah warga dan satu masjid.
Halikinnor menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa masyarakat Desa Cempaka Mulia Barat. Ia berharap para korban tetap tabah sekaligus memastikan pemda berupaya membantu meringankan beban yang mereka hadapi. “Atas nama pemerintah daerah, kami tentu prihatin dan turut berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Saya berharap mereka bisa sabar menerima ujian ini dan mudah-mudahan ada hikmah di balik kejadian tersebut,” ujarnya.
Menurut Halikinnor, kebutuhan tempat tinggal menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Bantuan logistik memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi warga yang kehilangan rumah juga membutuhkan tempat berlindung yang layak selama proses pemulihan berlangsung.
Karena itu, ia mendorong perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Cempaga agar berpartisipasi membantu para korban. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan tempat tinggal sementara, sehingga warga tidak harus berlama-lama menumpang di rumah kerabat. “Kita belum tahu bentuk bantuannya seperti apa, tetapi saya minta secepatnya. Kalau berupa uang tunai, nanti bisa dikoordinasikan dengan PU dan melalui Pak Sekda, supaya kita bisa membantu mereka membangun minimal tempat tinggal sementara,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga akan mengupayakan bantuan lanjutan pada tahun depan melalui mekanisme penganggaran yang berlaku. Namun, karena saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran, keterlibatan pihak perusahaan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan mendesak korban.
Halikinnor berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan dapat segera menghasilkan langkah konkret. Dengan demikian, penanganan pascakebakaran tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan awal, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga untuk kembali memiliki tempat tinggal. (pri)












