PALANGKA RAYA – Krisis kabut asap, pemadaman listrik, antrean bahan bakar minyak (BBM), hingga ancaman kebakaran yang menghantui masyarakat Kalimantan menjadi sorotan dalam aksi Aliansi Kalimantan Tengah Melawan di depan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/10/2026).
Kondisi ini dinilai mencerminkan belum maksimalnya kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Yatalathof Ma’shum Imawan yang hadir dalam aksi itu menilai penderitaan masyarakat Kalimantan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi warga bukan sekadar gangguan aktivitas sehari-hari, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk hidup aman, sehat, dan layak.
Kondisi udara yang tercemar kabut asap juga menjadi sorotan. Karena mengganggu masyarakat saat beraktivitas, terutama pada pagi hari.
Di tengah ancaman terhadap kesehatan tersebut, warga juga dihadapkan pada persoalan pemadaman listrik yang kerap terjadi, antrean panjang BBM, serta ancaman kebakaran yang dapat menghilangkan tempat tinggal dan membahayakan keselamatan jiwa.
Berbagai persoalan itu dinilai Yatalathof memperlihatkan beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat di tengah tuntutan agar pemerintah memberikan perlindungan nyata.
“Kehadiran BEM UI di Kalimantan ini, ada di Kalsel dan sekarang di Kalteng, sebenarnya adalah bentuk kita sebagai pemuda-pemudi bersolidaritas kepada sesama pemuda-pemudi dan juga pada masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena rasanya sekarang, apa yang terjadi di Kalimantan ini adalah bukan sebagai bagian dari Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan mendorong penguasa agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat.
Ia menilai, ketika persoalan yang menyangkut kesehatan, kebutuhan energi, dan keselamatan warga terus terjadi, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa penanganan masih berjalan.
Masyarakat membutuhkan langkah konkret yang dapat dirasakan langsung, terutama bagi mereka yang setiap hari harus berhadapan dengan dampak krisis.
Sorotan juga diarahkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kualitas udara serta keselamatan warga.
Massa menilai terdapat kesenjangan antara kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan dan pernyataan pemerintah provinsi yang dinilai masih mampu menangani situasi secara mandiri.
Atas dasar itu, mereka mendesak agar krisis di Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga penanganannya mendapat perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kesejahteraan itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita punya, atau seberapa banyak kita bisa membeli mobil, tapi kesejahteraan adalah kebebasan. Kebebasan kita untuk bangun tidur, menghirup udara segar, kebebasan kita untuk bekerja dengan baik, kebebasan kita untuk beristirahat dengan baik, kebebasan untuk kita mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang bagus dan terjangkau, sama kebebasan kita untuk dapat hidup layak dan juga tidak malah ditindas oleh para penguasa,” ujarnya.
Yatalathof menegaskan, kehadiran BEM UI bersama elemen mahasiswa dan masyarakat dalam aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Kalimantan yang dinilai belum memperoleh perhatian sebagaimana mestinya.
“Kita tadi disini bukan untuk menuntut pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat. Tetapi kita bersolidaritas sesama masyarakat yang ada di Kalimantan,” lanjutnya.
Aliansi juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Penyegelan simbolis terhadap kantor gubernur sebagai rumah rakyat menjadi bentuk protes atas kondisi yang mereka soroti.
Bagi massa aksi, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar pernyataan mampu menangani krisis, melainkan sejauh mana masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, sehat, dan bermartabat. (ter)
