PALANGKA RAYA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pesantren untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery mengatakan, raperda tersebut diarahkan untuk mengatur sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di lingkungan pesantren.
“Berkaitan dengan pesantren, pondok pesantren. Itu kita akan mengatur bagaimana pesantren itu bisa kita lihat, kita kontrol, kita awasi, supaya kegiatan belajar mengajar di pesantren itu betul-betul tepat sasaran,” kata Khemal, belum lama ini.
Menurut dia, perhatian tersebut terutama ditujukan terhadap pesantren yang menerapkan sistem boarding school, dengan para santri tinggal atau menginap di lingkungan pesantren.
Khemal mengatakan, keberadaan regulasi di tingkat daerah diharapkan dapat menjadi landasan dalam memastikan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren berjalan sesuai ketentuan. “Terutama pesantren yang bersifat boarding school yang santrinya diinapkan atau menginap di pesantren,” ujarnya.
Ia menegaskan, usulan raperda tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD menghadirkan regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan daerah.
Menurut Khemal, pengaturan melalui peraturan daerah (perda) nantinya tetap harus disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (ifa)












