DPRD Palangka Raya

Subandi Berharap Honor Relawan Karhutla Cair Oktober

49
×

Subandi Berharap Honor Relawan Karhutla Cair Oktober

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi.

PALANGKA RAYA – Relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya diharapkan segera menerima honor yang masih tertunda.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Subandi menargetkan, pembayaran honor relawan itu dapat direalisasikan pada Oktober ini setelah seluruh tahapan administrasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 rampung. “Insyaallah, kami berharap pembayaran bisa dilakukan bulan ini (Oktober). Kami di DPRD juga mendorong pemerintah kota agar segera memprosesnya,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Subandi menjelaskan, dukungan anggaran untuk penanganan karhutla telah dibahas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Sejumlah program dan kegiatan yang diusulkan BPBD, termasuk dukungan biaya penanganan karhutla, telah ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran tersebut.

Meski demikian, Subandi tidak merinci besaran anggaran maupun honor yang akan dibayarkan kepada relawan. Ia menegaskan, informasi mengenai nominal harus disampaikan secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kami tidak berbicara secara teknis mengenai besaran honor karena khawatir informasi yang disampaikan tidak tepat. Yang jelas, program yang diusulkan BPBD sudah kami tindak lanjuti dalam pembahasan perubahan anggaran,” katanya.

Ia menyebutkan, Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 2026. Tahapan selanjutnya adalah pengesahan melalui rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Selasa sore (13/10/2026).

Setelah disahkan, dokumen perubahan APBD tersebut akan dikirim kembali kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan nomor registrasi. Nomor registrasi itu menjadi salah satu tahapan administrasi sebelum pemerintah kota melanjutkan proses pencairan anggaran. “Setelah nomor registrasi diterbitkan, pemerintah kota dapat melanjutkan proses pencairan sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.

Subandi menegaskan, percepatan pembayaran selanjutnya bergantung pada penyelesaian tahapan administrasi dan proses pencairan oleh pemerintah kota. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi turut mempercepat penerbitan nomor registrasi agar anggaran dapat segera direalisasikan.

Menurut dia, percepatan tersebut penting agar dukungan anggaran penanganan karhutla dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya, termasuk untuk memenuhi hak relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran.

“Kami berharap pemerintah kota segera memprosesnya dan pemerintah provinsi juga mendukung percepatan ini, sehingga pembayaran honor relawan bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. (ifa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *