PALANGKA RAYA – Keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan program bantuan Huma Betang yang menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran.
Anggota DPRD Kalteng, Sengkon menyebut program bantuan Huma Betang tetap diperjuangkan meski pelaksanaannya harus menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Menurut Sengkon, program Huma Betang telah diterima dan menjadi bagian dari aspirasi masyarakat, termasuk di wilayah Pulau Malan dan Kamipang. Karena itu, penyesuaian akibat kondisi keuangan daerah tidak seharusnya menghilangkan manfaat program bagi masyarakat.
“Program bantuan Huma Betang merupakan bagian dari visi-misi Gubernur yang telah diterima oleh masyarakat,” katanya, Kamis (8/10).
Sengkon mengakui kondisi APBD Kalteng saat ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan kemampuan fiskal membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan berbagai program, termasuk besaran bantuan.
“Meskipun pada saat kampanye nominal yang dijanjikan lebih besar, sekitar Rp2 juta, realisasinya penyesuaian angka harus dilakukan karena kondisi APBD dan perekonomian daerah yang merosot,” ujarnya.
Sengkon meminta masyarakat memahami kondisi tersebut. Menurutnya, penyesuaian nilai bantuan perlu dilihat dalam konteks kemampuan keuangan daerah agar program tetap dapat dijalankan dan manfaatnya tetap dirasakan masyarakat.
Kondisi fiskal Kalteng memang mengalami perubahan signifikan. Pemprov Kalteng mencatat APBD 2026 berada di kisaran Rp5,4 triliun, turun dari Rp10,2 triliun pada 2025.
Pemerintah tetap menyatakan program strategis, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera, diarahkan untuk menjangkau masyarakat hingga pedesaan. Kondisi tersebut membutuhkan pemahaman bersama antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.
“Hal ini perlu dimaklumi dan tetap harus disyukuri,” kata Sengkon.
Menurutnya, DPRD Kalteng akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar program yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat berjalan sesuai kemampuan fiskal. Penyesuaian anggaran diharapkan tetap mempertahankan sasaran utama program, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.(sep/*)
