Minta APBD 2027 Harus Tepat Sasaran
PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya minta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya evaluasi serius realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebelum menetapkan kebijakan APBD 2027.
Hal tersebut disampaikan Ketua/Juru Bicara Fraksi Demokrat Hatir Sata Tarigan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Palangka Raya 2027, Senin (5/10/2026).
Hatir mengatakan, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif maupun diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki sasaran jelas, indikator kinerja terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “APBD jangan hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi harus menekankan kualitas belanja dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2026 hingga 31 Agustus, Fraksi Demokrat memberikan perhatian terhadap sejumlah komponen pendapatan yang realisasinya masih rendah, khususnya pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara capaian pendapatan asli daerah (PAD) dinilai relatif lebih baik diminta terus dipertahankan. Namun peningkatan PAD harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan iklim usaha di daerah.
Fraksi Demokrat juga menyoroti realisasi belanja daerah. Rendahnya realisasi sejumlah belanja modal, terutama untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, serta irigasi, dinilai berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.
Untuk RAPBD 2027, Demokrat minta agar seluruh program dan kegiatan memiliki konsistensi dengan dokumen perencanaan daerah, mulai RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga hasil Musrenbang.
Fraksi Demokrat juga mendorong penerapan anggaran berbasis kinerja. Setiap alokasi anggaran harus memiliki sasaran, indikator keluaran, indikator hasil, target waktu, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
Di sisi pendapatan, Demokrat mendukung upaya pemko meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Terlebih, PAD dalam RAPBD 2027 ditargetkan naik 41,73 persen dibanding pagu murni 2026.
Sementara dari sisi belanja, Fraksi Demokrat meminta anggaran 2027 diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan pelayanan publik. (ifa)
