PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menerima Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palangka Raya 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Namun persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya.
Pemandangan umum Fraksi PDIP disampaikan Juru Bicara Dudie B Sidau dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027, Senin (5/10/2026).
Dudie mengatakan, setelah mencermati nota keuangan serta penjelasan Wali Kota Palangka Raya, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima rancangan tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan segala penuh pertimbangan, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dengan catatan untuk dibahas di tingkat lebih lanjut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Dudie.
Meski menerima, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian Pemko Palangka Raya dalam pengelolaan APBD 2027.
Pertama, penggunaan APBD harus dilakukan secara transparan dan disertai pertanggungjawaban yang lengkap. Menurut fraksi tersebut, transparansi menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Kedua, pendapatan daerah tidak semata-mata dinilai berdasarkan tercapai atau tidaknya target. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar capaian pendapatan juga dilihat dari kualitas pengelolaannya serta dampaknya terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.
Ketiga, anggaran belanja harus diarahkan pada program-program yang benar-benar menjadi prioritas dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. “Anggaran belanja harus ditentukan dan ditujukan untuk hal-hal yang diprioritaskan,” tegasnya.
Dudie menambahkan, pemandangan umum fraksi tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap rancangan APBD, tetapi juga pengingat bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Dengan catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap mengikuti pembahasan RAPBD 2027 pada tahapan berikutnya bersama pemerintah daerah dan fraksi-fraksi DPRD lainnya. (ifa)
