Letjen TNI Suharyanto Minta Maaf terkait Penggunaan Kata Normal
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan (HST) menyatakan keberatan terhadap pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang sebelumnya menyebut roda kehidupan masyarakat di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kabut asap masih berjalan normal.
Menurut HST, kondisi di lapangan menunjukkan dampak kabut asap masih dirasakan masyarakat. Tidak hanya terhadap kesehatan, tapi juga pendidikan hingga aktivitas ekonomi masyarakat. “Kalau pemerintah pusat mengatakan tidak berdampak ini, saya sebagai anggota DPRD menyatakan keberatan sekali. Karena dampaknya luar biasa,” kata Hatir, Kamis (1/10/2026).
Dia menilai, dampak kabut asap tidak bisa hanya dilihat dari masih berlangsungnya aktivitas masyarakat. Menurutnya, sejumlah aktivitas sudah mengalami gangguan akibat kondisi udara yang buruk. “Anak sekolah pun tidak sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Artinya banyak faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat Kota Palangka Raya,” ujarnya.
Hatir menyoroti aktivitas penerbangan yang turut terganggu. Penundaan hingga pengalihan penerbangan dinilai memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. “Penerbangan-penerbangan yang kita alami ini tertunda terus. Bahkan harus kembali ke Banjarmasin. Ini sudah menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa,” akuinya.
Selain itu, di sektor pertanian turut merasakan dampak kabut asap. Minimnya penyinaran matahari dinilai berpengaruh terhadap tanaman. Terutama sayuran yang dibudidayakan petani di wilayah Palangka Raya. “Petani sekarang di sekitar Kota Palangka Raya gagal, terutama yang menanam sayur, karena tidak ada penyinaran matahari,” ucapnya.
Hatir menambahkan, dampak terhadap produksi pertanian juga berpotensi berpengaruh terhadap harga komoditas di pasar. Ia menyebut kenaikan harga cabai dan sejumlah sayuran sebagai salah satu dampak yang perlu diperhatikan pemerintah.
Karena itu, Hatir minta pemerintah pusat tidak mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat di daerah. Menurutnya, kondisi Palangka Raya saat ini membutuhkan perhatian lebih serius karena dampak kabut asap telah merambah berbagai sektor. “Kalau kita memang melihat ini, perlulah perhatian pemerintah pusat. Karena pincang kota ini,” tegasnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026 menyampaikan roda kehidupan masyarakat berjalan normal di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan.
Pada 25 September, Suharyanto mengklarifikasi dan meminta maaf atas penggunaan kata “normal”. Ia menjelaskan, yang dimaksud normal hanya merujuk secara terbatas pada aktivitas dasar seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat yang masih berjalan.
Dia menegaskan, pernyataan tersebut tidak bermaksud menyatakan kondisi lingkungan telah normal atau mengabaikan penderitaan masyarakat terdampak. (ifa)
