Disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027
KUALA PEMBUANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Rabu (30/9/2026). Agendanya adalah Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Antara DPRD dengan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan terhadap Raperda APBD Perubahan 2026.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Seruyan ini dipimpin Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo didampingi Wakil Ketua II Muhtadin, dan dihadiri Wakil Bupati Seruyan H Supian, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Anggota DPRD Seruyan serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Perubahan 2026 disampaikan Citra Yudha DJ Itam.
Wakil Bupati H Supian membacakan Pidato Bupati Seruyan terkait Persetujuan Raperda APBD Perubahan 2026. Supian menyampaikan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat diwujudkan hanya melalui kerja pemerintah semata. Dibutuhkan dukungan, partisipasi serta pengawasan dari seluruh unsur masyarakat. Termasuk DPRD sebagai representasi masyarakat Kabupaten Seruyan.
“Oleh karena itu, kami berharap hubungan kemitraan yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan DPRD dapat terus diperkuat. Tidak hanya dalam proses perencanaan dan penganggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap seluruh kebijakan pembangunan daerah. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan, bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar diarahkan bagi kemajuan Kabupaten Seruyan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Supian.
“Mari kita jadikan momentum persetujuan bersama ini sebagai penguatan komitmen untuk terus bekerja, berkolaborasi dan memberikan pengabdian terbaik bagi daerah yang kita cintai ini, harapnya.
Wabup juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk senantiasa menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan daerah bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau pun banyaknya program yang dilaksanakan. Melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perubahan positif dan manfaat yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” tegasnya. (yad/ens)
