PALANGKA RAYA – Kebakaran melanda kompleks SMAN 1 Cempaga di Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Minggu (27/9) dini hari. Sejumlah fasilitas sekolah terdampak, di antaranya ruang kelas XII, laboratorium dan ruang guru.
Musibah tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Dapil II meliputi Kotim dan Seruyan. Abdul Hafid mendorong Pemprov Kalteng untuk segera melakukan penanganan yang cepat terutama bagi fasilitas sekolah yang terbakar.
“Kami sangat prihatin dengan terjadinya kebakaran di SMAN 1 Cempaga. Ini merupakan fasilitas pendidikan yang sangat penting bagi masyarakat, sehingga harus segera mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng,” ujar Hafid, Senin (28/9).
Menurut Hafid, penanganan pascakebakaran perlu dilakukan secepatnya agar kerusakan fasilitas tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah sementara bagi guru dan siswa sembari melakukan pendataan terhadap bangunan yang terdampak.
“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kegiatan pembelajaran tidak terhambat. Jangan sampai guru dan siswa menjadi korban akibat keterlambatan penanganan. Harus segera ada tindak lanjut sehingga proses pendidikan bisa tetap berjalan,” katanya.
Hafid juga mendorong pemerintah provinsi menyiapkan anggaran untuk pembangunan kembali maupun rehabilitasi fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya, SMAN 1 Cempaga telah berdiri cukup lama dan masih memiliki sejumlah fasilitas yang membutuhkan perhatian.
“Kami juga akan mendorong adanya alokasi anggaran untuk pembangunan kembali SMAN 1 Cempaga,” ungkapnya.
Ia menyebut pagar sekolah menjadi salah satu fasilitas yang selama ini belum mendapat rehabilitasi secara serius sejak awal pembangunan.
”Saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kalteng agar kebutuhan perbaikan sekolah segara dikerjakan,” tambah hafid.
Dengan penanganan yang cepat, fasilitas pendidikan yang terdampak diharapkan segera dipulihkan sehingga proses pembelajaran tidak berlarut-larut terganggu. DPRD Kalteng juga mendorong pemerintah melakukan penanganan berdasarkan hasil pendataan dan tingkat kerusakan di lapangan.(sep/*)
