DPRD Kalimantan Tengah

‎Maryani Soroti Ketimpangan Jalan Provinsi dan Kabupaten

45
×

‎Maryani Soroti Ketimpangan Jalan Provinsi dan Kabupaten

Sebarkan artikel ini
‎FOTO : Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

‎PALANGKA RAYA –  Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran menilai pembangunan jalan masih menghadapi kesenjangan, khususnya antara jalan provinsi dengan jalan kabupaten/kota.

Menurut Maryani, luasnya wilayah Kalteng tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan masyarakat yang berada di pedalaman, pesisir, perbatasan hingga wilayah terpencil.

Pemerataan infrastruktur, menurut Maryani harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

‎“Kalteng ini wilayahnya memang luas. Tapi jangan sampai karena luas wilayah, masyarakat di pedalaman, pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil justru menerima pelayanan publik yang lebih rendah,” ujarnya, Selasa (22/9).

‎Ia menyoroti kondisi jalan kabupaten/kota yang hingga kini masih memiliki tingkat kemantapan cukup rendah. Dari total panjang jalan kabupaten/kota sekitar 14.565,03 kilometer, baru 38,44 persen yang masuk kategori mantap.

‎

‎“Kalau melihat datanya, dari sekitar 14.565 kilometer jalan kabupaten/kota, yang mantap baru 38,44 persen. Artinya masih ada sekitar 61,56 persen yang kondisinya belum mantap,” kata Maryani.

‎

‎Maryani mengatakan kondisi jalan tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat saat bepergian. Jalan yang belum layak juga dapat menghambat distribusi barang, mobilitas warga serta akses dari sentra produksi menuju pasar.

‎

‎“Jalan itu bukan hanya soal orang bisa lewat atau tidak. Ini berkaitan dengan distribusi barang, mobilitas masyarakat, sampai bagaimana hasil produksi dari daerah bisa dibawa dan dijual ke pasar,” jelasnya.

‎

‎Legislator Fraksi PDIP tersebut, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Anggaran infrastruktur diharapkan lebih banyak diarahkan ke wilayah yang masih mengalami kesenjangan pelayanan, sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan yang sudah relatif mudah dijangkau.

‎

‎“Bagaimana kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi kalau jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum layak,” pungkasnya.(sep/*)

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *