PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw berharap pemerintah memperhatikan kondisi tersebut karena masih banyak masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian.
Menurut Hero, ketika karhutla dan kabut asap terjadi dalam waktu cukup lama, aktivitas masyarakat dapat ikut terganggu. Berkurangnya aktivitas kerja berpotensi menekan pendapatan, sementara masyarakat tetap harus menanggung kebutuhan hidup dan biaya tambahan akibat dampak asap.
“Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng masih luar biasa terjadi dan kondisi tersebut memperburuk kemiskinan masyarakat Kalteng,” ujar Hero, Selasa (22/9).
Hero mengatakan angka kemiskinan tersebut tidak dapat dikaitkan hanya dengan karhutla. Namun, kebakaran yang berulang dapat menjadi tekanan tambahan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama ketika pekerjaan dan sumber pendapatan mereka ikut terdampak.
“Padahal, per Maret 2026, penduduk miskin sudah mencapai 146,71 ribu atau 5,09 persen, naik 4,96 ribu sejak September 2025,” katanya.
Ia menilai kelompok seperti petani, buruh harian, pekerja informal, dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas lapangan memiliki kerentanan lebih besar ketika kabut asap membatasi kegiatan ekonomi.
“Kalau kita pahami betul, dampak karhutla ini tidak hanya dirasakan petani. Warung makan dan ojek online khususnya yang menggunakan sepeda motor juga ikut terdampak,” ungkap legislator Fraksi Demokrat tersebut.
Penurunan produktivitas dan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan pada akhirnya dapat mempersempit kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Bencana karhutla telah menyebabkan hilangnya mata pencaharian, turunnya produktivitas, dan meningkatnya beban kesehatan, akibat asap dan partikulat 2.5 (PM 2.5),” tegasnya.
Hero mendorong pemerintah memperkuat pencegahan karhutla sekaligus menyiapkan langkah untuk melindungi masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Penanganan yang lebih awal dinilai penting agar gangguan terhadap aktivitas kerja dan pendapatan masyarakat tidak semakin memperberat kondisi kelompok rentan.(sep/*)
