PALANGKA RAYA – Wacana pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat perhatian Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering.
Ia meminta rencana tersebut mempertimbangkan keberadaan dan kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalteng terhadap pembangunan di Kalteng.
Freddy menilai sistem pembayaran gaji ASN melalui Bank Kalteng selama ini telah berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan berarti. Menurutnya, layanan tersebut sudah menjadi bagian dari sistem keuangan daerah yang turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Peran Bank Kalteng untuk pembayaran gaji ASN sudah sangat baik. Selama ini sistemnya sudah terbangun dengan baik dan nyaris tanpa keluhan,” ujarnya, Senin (21/9).
Ia mengatakan, pengalihan dana payroll ASN ke bank nasional berpotensi memengaruhi likuiditas BPD. Padahal, dana tersebut memiliki perputaran yang berkaitan dengan penyaluran kredit serta aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Freddy juga mengingatkan posisi strategis BPD sebagai bank yang kepemilikannya berada pada pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan Bank Kalteng bukan sekadar penyedia layanan perbankan, tetapi juga bagian dari instrumen ekonomi daerah yang memberikan manfaat melalui kepemilikan saham dan pembagian dividen.
“Selain akan melemahkan likuiditas bank-bank BPD, juga berpotensi meningkatkan kredit macet, melemahkan perekonomian dan fiskal daerah serta mengabaikan prinsip otonomi daerah,” katanya.
Keberadaan jaringan Bank Kalteng hingga sejumlah wilayah juga dinilai menjadi pertimbangan. Akses layanan perbankan yang dekat dengan masyarakat membuat BPD memiliki fungsi yang tidak hanya berkaitan dengan pembayaran gaji, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi di daerah.
“Bank BPD yang nota bene kepemilikan saham oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat riil dan signifikan kontribusinya untuk pendapatan asli daerah, yaitu melalui dividen dan lain-lain,” ujar Freddy.
DPRD Kalteng berharap setiap kebijakan terkait sistem payroll ASN dikaji secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap BPD, pendapatan daerah, serta perputaran ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan masukan agar kepentingan daerah tetap menjadi bagian dari pertimbangan dalam kebijakan tersebut.(sep/*)
