PALANGKA RAYA – Krisis air bersih di sejumlah wilayah pedesaan Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta tidak luput dari perhatian pemerintah di tengah kemarau panjang.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menilai kebutuhan air untuk konsumsi masyarakat pedesaan harus dipersiapkan secara serius. Ia menilai perhatian pemerintah saat ini masih banyak tertuju pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kita konsentrasi dulu ke karhutla. Masalah penanganan air bersih untuk konsumsi masyarakat memang itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk ke depannya,” katanya, Jumat (18/9).
Menurutnya, penanganan karhutla tetap menjadi pekerjaan penting karena kebakaran di sejumlah wilayah, terutama kawasan lahan gambut, tidak mudah dipadamkan. Kondisi tersebut juga berpotensi memperpanjang dampak kemarau apabila tidak ditangani secara maksimal.
“Kalau kita lihat kondisi sekarang, kebakaran itu tidak mudah, apalagi kalau di lahan gambut. Jadi penanganannya memang harus maksimal,” ujar Junaidi.
Junaidi sependapat kebutuhan air bersih harus dipandang sebagai bagian dari penanganan dampak kemarau, bukan hanya bantuan ketika masyarakat sudah mengalami kekurangan. Pemerintah perlu memetakan wilayah yang rawan kekeringan sehingga distribusi air dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Air bersih ini kebutuhan dasar masyarakat. Jadi jangan sampai ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, baru kemudian pemerintah bergerak,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah hingga 16 September 2026, distribusi air bersih di sejumlah wilayah terdampak kemarau telah mencapai 1.859.450 liter. Khusus pada 16 September, sebanyak 115.100 liter air disalurkan kepada masyarakat di 10 kabupaten.
Junaidi berharap penanganan karhutla dapat berjalan maksimal sehingga dampak kabut asap dan kekeringan tidak semakin meluas. DPRD Kalteng juga mendorong langkah berkelanjutan agar masyarakat, terutama di pedesaan, tetap memiliki akses air bersih selama musim kemarau berlangsung.(sep/*)
