PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar bijak dalam mengelola keuangan daerah, terutama penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan pembiayaan yang bersumber dari utang daerah.
Anggota DPRD Kalteng, Endang Susilawati mengatakan kedua instrumen pembiayaan tersebut harus dikelola secara cermat dan bertanggung jawab. “Terkait penggunaan Silpa dan pembiayaan melalui utang daerah, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa keduanya harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab,” ujarnya, belum lama ini
Menurutnya, penggunaan Silpa harus diarahkan pada kebutuhan yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sedangkan pembiayaan melalui utang perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, kesinambungan APBD, serta manfaat jangka panjang yang dihasilkan.
Dalam Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,315 triliun lebih, sedangkan belanja daerah sebesar Rp5,541 triliun lebih. Dengan demikian terdapat defisit sekitar Rp225 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan, termasuk Silpa sekitar Rp216 miliar dan utang daerah sekitar Rp10 miliar.
Endang menilai keputusan menggunakan instrumen pembiayaan tersebut perlu memperhatikan ruang fiskal pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Pengelolaan yang tidak cermat berpotensi mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
”Jangan sampai kebutuhan hari ini diselesaikan dengan cara yang justru mempersempit ruang fiskal pemerintah pada tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
Endang juga meminta Perubahan APBD 2026 tidak sekadar mengejar besarnya anggaran maupun tingkat serapan. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang realistis, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
”Kita tidak membutuhkan APBD yang sekadar besar di atas kertas. Kita membutuhkan APBD yang mampu menjawab persoalan nyata: jalan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih mudah, pendidikan yang semakin berkualitas, ekonomi masyarakat yang bergerak, serta lingkungan yang lebih terjaga,” kata Endang.
DPRD Kalteng berharap Pemprov memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberi dampak bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga kesehatan fiskal daerah agar tidak menimbulkan beban pembiayaan pada masa mendatang.(sep/*)
