PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Sudarsono mendorong pengaspalan sejumlah di pedesaan. Di Kabupaten Seruyan memang cukup banyak ditemukan akses jalan pedesaan yang kurang memadai dan memerlukan pengaspalan.
“Pengaspalan jalan desa itu, usulan masyarakat saat saya melakukan reses di daerah Pembuang Hulu beberapa waktu lalu,” kata Sudarsono Kamis (10/9). Dia mengingatkan kepada warga dalam proses aspirasi pembangunan harus disertai proposal agar dapat diproses sesuai ketentuan.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kotawaringin Timur dan Seruyan, menegaskan ada beberapa ruas jalan yang dinilai penting untuk diperjuangkan karena menjadi akses utama maupun jalur alternatif bagi masyarakat.
“Kita sedang di-warning oleh KPK mengenai masalah prosedur. Jadi, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa setiap aspirasi harus langsung disertai proposal,” katanya, Kamis (10/9).
Di Desa Pembuang Hulu Satu, masyarakat mengusulkan pembangunan pintu gerbang masuk desa. Sudarsono menyarankan pemerintah desa segera menyiapkan desain dan proposal agar usulan tersebut dapat diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Sementara di Desa Derangga, masyarakat meminta pengaspalan jalan yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Pembuang Hulu. Menurut Sudarsono, ruas tersebut sejak lama belum mendapat penambahan pengaspalan secara signifikan.
“Desa Derangga meminta pengaspalan jalan. Sejak zaman saya dulu, baru ada sedikit pengaspalan dan belum pernah ada penambahan lanjutan antara Derangga ke Pembuang Hulu,” ujar Sudarsono.
Aspirasi lain datang dari Desa Bahaur yang membutuhkan kelanjutan akses jalan dari Pembuang Hulu. Dalam rencana jangka panjang, jalur tersebut memiliki arah konektivitas menuju Kuala Pembuang.
Sudarsono menambahkan, Di Pembuang Hulu dua, masyarakat mengusulkan peningkatan Jalan Tanah Ambau. Badan jalan disebut sudah terbentuk, tetapi belum mendapatkan peningkatan maupun pengaspalan, padahal jalur tersebut dapat menjadi alternatif dari jalan utama Bakri Entong.
“Kami memang mengarahkan reses ini ke sektor infrastruktur jalan dan kelistrikan karena selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah saat ini,” tegasnya.
Sudarsono berharap usulan yang disampaikan masyarakat segera dilengkapi dokumen pendukung. Dengan begitu, aspirasi yang telah dihimpun dapat diperjuangkan melalui mekanisme pembangunan yang berlaku.(sep/*)
