PALANGKA RAYA – Peredaran narkoba menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) saat melaksanakan reses.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi mengatakan keluhan mengenai peredaran narkoba muncul dari berbagai wilayah yang dikunjunginya selama reses. Masalah semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial di lingkungan masyarakat.
Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan pencegahan dan pemberantasan narkoba masih menjadi kebutuhan masyarakat yang harus mendapat perhatian serius pemerintah.
“Seluruh masyarakat kita rata-rata mengeluh beredarnya narkoba yang luar biasa di wilayah masing-masing,” kata Junaidi, Jumat (4/9).
Menurutnya, persoalan narkoba tidak dapat ditangani hanya melalui penindakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan hingga tingkat masyarakat, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan yang dinilai rawan menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
Perhatian terhadap persoalan tersebut semakin relevan setelah Kalteng menggelar Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba pada Agustus 2026. BNN mencatat kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan Kalteng bersih dari narkoba.
Junaidi menilai dampak narkoba juga dapat merembet ke persoalan keluarga dan keamanan lingkungan. Karena itu, pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota perlu mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.
“Naiknya tingkat perceraian, naiknya tingkat kriminalitas, kemudian naiknya kerawanan-kerawanan sosial lainnya ada kaitanya dengan Narkoba,” ujarnya.
Ia meminta upaya pemberantasan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Edukasi kepada masyarakat, pengawasan lingkungan dan penindakan terhadap jaringan peredaran harus berjalan secara beriringan agar persoalan tidak semakin meluas.
Junaidi juga menilai kelompok masyarakat di wilayah pertambangan rakyat perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memastikan kawasan yang rawan tidak menjadi ruang berkembangnya peredaran narkotika.
“Harapan mereka pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, tetap turun di empat sektor kebutuhan dasar, termasuk di masalah narkoba,” tegasnya.
DPRD Kalteng mendorong penguatan koordinasi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum serta masyarakat. Langkah pencegahan di tingkat keluarga, sekolah dan lingkungan dinilai penting agar pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan setelah kasus terjadi.(sep/*)
