PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah menerapkan pelayanan pubilk berbasis digital. Pengembangan sistem digital dinilai perlu diarahkan pada layanan yang terintegrasi, cepat, dan mampu menjangkau masyarakat hingga daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Rusdi Gozali mengatakan hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, Kamis (3/9). Kunjungan itu dilakukan untuk melihat penerapan sistem pelayanan digital yang dikembangkan pemerintah setempat.
“Yang kami lihat bukan sekadar aplikasi, tapi bagaimana pemerintah membangun sebuah sistem yang menghubungkan masyarakat dengan layanan secara lebih cepat dan sederhana. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kami dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalteng,” katanya.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah Tangsel One, platform yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu ekosistem digital. Komisi IV menilai pola tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam membangun pelayanan publik yang lebih praktis, sehingga masyarakat tidak perlu mengakses berbagai kanal secara terpisah.
Perhatian juga tertuju pada Hicta, asisten virtual berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk memberikan informasi sekaligus merespons kebutuhan masyarakat sepanjang waktu. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi, tetapi harus dibarengi sistem yang mampu memberikan respons kepada masyarakat.
“Kami akan membawa hasil studi ini ke pembahasan bersama mitra teknis. Dukungan politik dan anggaran harus diarahkan agar transformasi digital tidak berhenti pada pembangunan sistem, tetapi benar-benar berdampak pada masyarakat,” tegas Rusdi.
Rusdi menambahkan, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, mulai regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur hingga penganggaran. Karena itu, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama mitra kerja, khususnya Diskominfosantik Kalteng.
“Kami ingin pelayanan publik di Kalteng semakin responsif, transparan, dan mudah dijangkau. Teknologi harus menjadi alat untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan,” ungkapnya.
DPRD Kalteng berharap pembelajaran dari daerah lain dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Penguatan SPBE diharapkan tidak hanya menghasilkan sistem digital, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas serta kemudahan pelayanan yang dirasakan masyarakat.(sep/*)
