KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menerima bantuan hibah 287 perangkat starlink dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Starlink itu untuk memperluas akses internet di wilayah yang masih blank spot. Terutama pada fasilitas kesehatan, sekolah, pos pemadam kebakaran, dan kantor desa.
Penyerahan hibah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah di GOR Indoor Serbaguna Palangka Raya, baru-baru ini. 287 perangkat starlink akan diarahkan ke titik-titik yang dinilai membutuhkan dukungan konektivitas. Di antaranya puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), sekolah, pos pemadam kebakaran (damkar), serta kantor desa.
Bupati Katingan Saiful SPd MSi mengapresiasi Pemprov Kalteng atas dukungan tersebut. Ia menilai konektivitas merupakan bagian penting pemerataan pembangunan. Karena internet telah menjadi salah satu kebutuhan pelayanan publik.
“Hibah ini sangat membantu Katingan. Terutama wilayah yang masih blank spot. Kita ingin perangkat ini benar-benar ditempatkan di lokasi yang membutuhkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik kesehatan, pendidikan, pelayanan pemerintahan desa maupun penanganan keadaan darurat,” ujar Saiful.
Menurut dia, pemanfaatan perangkat tersebut tidak hanya untuk menyediakan akses internet, tapi juga mendukung pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Pada sektor kesehatan, konektivitas internet dapat membantu tenaga kesehatan dalam pelaporan dan administrasi layanan, komunikasi dengan fasilitas kesehatan lainnya, serta pemanfaatan sistem pelayanan kesehatan berbasis digital,” jelasnya.
Sementara di sektor pendidikan, akses internet di wilayah blank spot diharapkan memberikan kesempatan kepada guru dan peserta didik memperoleh bahan pembelajaran, sumber pengetahuan, serta memanfaatkan berbagai platform pendidikan digital.
Konektivitas juga akan mendukung pos damkar mempercepat komunikasi dan koordinasi ketika terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. Hal tersebut menjadi penting bagi wilayah desa yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas pelayanan.
“Bagi kantor desa, keberadaan internet dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi masyarakat, komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta mendukung penerapan layanan pemerintahan berbasis digital,” kata Saiful. (ndi)
