PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi mengkritik keras PT PLN (Persero) Kalselteng menyusul kembali terjadinya pemadaman listrik bergilir di wilayah Palangka Raya.
Pemadaman bahkan terjadi saat acara resmi ramah tamah dan perkenalan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng yang baru, Hendrizal Husin, di Aula Jayang Tingang II Kantor Gubernur Kalteng Kota Palangka Raya, Jumat malam (15/8).
Junaidi menilai kondisi tersebut tidak semestinya terjadi, terlebih pemadaman berlangsung di tengah agenda pemerintahan yang dihadiri sejumlah pejabat dan tamu undangan se-Kalteng.
“DPRD sangat tidak berkenan apabila PLN melakukan pemadaman, baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi di tengah acar resmi pemerintah. Apalagi acara penting yang dihadiri seluruh pejabat tinggi daerah se-Kalteng, tetapi ternyata masih terjadi pemadaman,” tegasnya usai menghadiri kegiatan ramah tamah.
Menurut Junaidi, pemadaman yang terjadi bersifat bergilir dan kebetulan berdampak pada kawasan sekitar pusat pemerintahan. Kondisi itu dinilai menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam sistem kelistrikan, terutama menyangkut keandalan distribusi daya di wilayah Kalteng.
Ia mengingatkan posisi Kalteng sebagai salah satu daerah penghasil energi semestinya menjadi pertimbangan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik.
“Kami sangat tidak berkenan karena sering saya sampaikan bahwa Kalteng merupakan wilayah penghasil energi. Kita memiliki surplus daya. Artinya, jangan sampai Kalteng justru dijadikan tempat pemadaman seperti daerah-daerah lainnya,” ujar Junaidi.
Junaidi menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menyangkut kelancaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
”Saya meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi dan penyebab pemadaman agar persoalan serupa tidak terus berulang,” ungkapnya.
DPRD Kalteng berharap PLN segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Dengan kapasitas dan potensi energi yang dimiliki, Kalteng dinilai layak mendapatkan pelayanan listrik yang stabil, sehingga pemadaman bergilir tidak lagi menjadi persoalan yang berulang di tengah aktivitas masyarakat dan pemerintahan.(sep/*)
