PALANGKA RAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemprov Kalteng mempertajam program yang pro rakyat pada pembahasan APBD tahun 2027.
Program yang lebih mementingkan keperluan masyarakat ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Anggota Banggar DPRD Kalteng, Sudarsono mengatakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berada pada tahap penyisiran struktur belanja. Sejumlah pos anggaran yang mengalami pengurangan menjadi perhatian DPRD, terutama agar tidak berdampak terhadap program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kita masih bahas struktur belanja, jadi belum selesai. Baru kita kritisi beberapa struktur karena semua lini itu kan ada pengurangan. Sehingga kita berharap dengan anggaran tetap hampir sama dengan 2026, program-program yang orientasinya pada masyarakat kita minta dipertegas,” ujar Sudarsono, Selasa (11/8).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dicermati sejak awal agar keterbatasan ruang fiskal tidak membuat program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat justru terpinggirkan. Banggar juga ingin memastikan penyusunan belanja tetap memiliki arah yang jelas dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rutin pemerintahan.
Selain program pro-rakyat, Banggar mengingatkan Pemprov Kalteng untuk tetap memenuhi alokasi anggaran yang bersifat mandatori sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal itu mencakup sejumlah sektor prioritas, termasuk infrastruktur dan pendidikan yang memiliki ketentuan alokasi tersendiri.
“Infrastruktur ada ketentuan 40 persen misalnya, kita minta konsisten. Pendidikan ada ketentuannya, kita konsisten dulu tentang itu,” tegasnya.
Sudarsono menyebut pembahasan KUA-PPAS 2027 masih akan berlangsung dan belum masuk pada pembahasan seluruh program secara terperinci. Banggar bersama TAPD terlebih dahulu menyelesaikan hal-hal yang bersifat mendesak dan normatif sebelum mengulas program kerja secara lebih spesifik.
“Jadi kita baru menyisir hal-hal yang memang urgent secara ketentuan dulu, nah baru kita mulai masuk ke hal-hal lain,” pungkasnya.
DPRD Kalteng berharap proses pembahasan anggaran dapat menghasilkan struktur belanja yang lebih tepat sasaran. Setiap kebijakan anggaran diharapkan tetap menjaga pemenuhan kewajiban pemerintah sekaligus memperkuat program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(sep/*)
