PALANGKA RAYA – Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SDN 1 Petuk Ketimpun, Kota Palangka Raya, belum terealisasi karena masih menunggu penyelesaian sejumlah persiapan. Wilayah tersebut masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Jati Asmoro mengatakan, pemerintah masih menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis agar pelaksanaan MBG di wilayah tersebut berjalan optimal.
“Untuk daerah 3T seperti Petuk Ketimpun memang masih dalam tahap persiapan. Pemerintah sedang menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis agar program ini bisa berjalan dengan baik,” katanya, Rabu (12/8/2026).
Jati menjelaskan, pihaknya memperoleh informasi bahwa SDN 1 Petuk Ketimpun telah beberapa kali didata sebagai calon penerima MBG. Namun, hingga kini program tersebut belum terealisasi bagi para siswa.
Menurut ia, kondisi itu berkaitan dengan tantangan pelaksanaan program di wilayah 3T yang membutuhkan kesiapan lebih, baik dari sisi administrasi, sarana pendukung maupun mekanisme distribusi.
Pemerintah masih melakukan penyelesaian berbagai kebutuhan tersebut agar pelaksanaan MBG di kawasan terpencil dapat berjalan efektif dan tidak mengalami kendala ketika program mulai diterapkan.
“Bukan hanya Petuk Ketimpun, tetapi beberapa wilayah 3T lainnya juga masih dalam proses penyiapan. Jadi bukan tidak mendapat program, melainkan masih menunggu tahapan yang sedang diselesaikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Jati menegaskan, belum terealisasinya MBG di Petuk Ketimpun bukan berarti kawasan tersebut diabaikan atau tidak termasuk sasaran program pemerintah pusat.
Ia menyebut sejumlah wilayah lain di Kota Palangka Raya juga menghadapi kondisi serupa, terutama kawasan di Kecamatan Rakumpit dan daerah terpencil lainnya yang memiliki tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur.
Menurut Jati, kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyiapkan distribusi dan pelaksanaan MBG. Hal itu penting agar makanan bergizi dapat diterima siswa secara tepat dan berkelanjutan.
Pihaknya mendorong agar seluruh tahapan persiapan segera diselesaikan sehingga siswa di wilayah terpencil tidak terlalu lama menunggu manfaat program tersebut. “Harapan kami tentu program ini dapat segera berjalan sehingga anak-anak di wilayah 3T juga mendapatkan hak yang sama untuk menerima manfaat program MBG,” demikian Jati. (ifa)
